Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Depok, Salviadona Tri Partita. (Foto: Bima/ Diskominfo)

depok.go.id – Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok menggelar pembinaan legal drafting produk hukum daerah untuk 50 aparatur dari Perangkat Daerah (PR), kecamatan dan kelurahan. Pembinaan yang diikuti sekitar 80 persen aparatur dari kecamatan dan kelurahan ini sebagai langkah persiapan pengelolaan dana kelurahan yang merupakan amanat Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang dana kelurahan.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Depok, Salviadona Tri Partita, tahun ini kelurahan sudah diberi kewenangan dalam mengelola kegiatannya melalui dana kelurahan. Terlebih di tahun 2020, kelurahan sudah harus mengelola dana kegiatannya hingga sekitar Rp 2,7 miliar.

“Banyak produk hukum yang akan dikeluarkan terkait pengelolaan kegiatan. Seperti Surat Keputusan (SK) atau perjanjian kerjasama. Agar tidak menemui kesulitan, kami membekali legal drafting (pembuatan produk hukum),” kata Dona, sapaan akrabnya, kepada depok.go.id usai kegiatan Pembinaan Legal Drafting Produk Hukum Daerah di The Margo Hotel Depok, Rabu (10/04/19).

Lebih lanjut, ucap Dona, untuk para perwakilan PD diharapkan memahami hukum sebagai landasan untuk membuat kebijakan. Selain juga ikut membantu PD terkait yang membutuhkan dalam pembuatan produk hukum daerah.

“Melalui pembinaan ini, para perwakilan PD diharapkan bisa mengetahui proses penyusunan produk hukum. Dengan begitu, nantinya bisa disusun sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tandasnya.

 

 

Penulis: Nurul Hasanah

Editor: Retno Yulianti

 

Diskominfo

 

Bagikan post melalui :