Bahas pangan legal, dinkes undang pelaku rumah tanggadepok.go.id – Dinas Kesehatan Kota Depok bekerjasama dengan Balai Besar POM Bandung mengadakan seminar bertajuk “Waspada Peduli Pangan Ilegal, Kamis (10/9/2015) di aula lantai 1, Balai Kota Depok. Para peserta merupakan pemilik industri rumah tangga di bidang pangan, penanggung jawab supermarket, kader kelurahan, perwakilan DKUP, pewakilan Disperindag, serta Bag. Ekonomi Sekda Depok.

Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Makanan Dinkes Kota Depok mengatakan bahwa seminar ini membahas masalah mengenai seperti apa pangan yang legal dan memenuhi syarat kesehatan, sehingga para peserta menjadi paham mengenai makanan yang layak diedarkan ke masyarakat, yaitu harus memiliki izin edar, bebas pencemaran, dan bebas bahan berbahaya.

“Makanan dan minuman produksi rumah tangga yang dikemas dan diedarkan wajib memiliki SPP-IRT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok,” ujarnya.

Sih mengatakan, pihaknya mengundang para pelaku industri pangan rumah tangga agar mereka dapat memahami tentang pentingnya mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan kesehatan oleh Dinkes Depok.

“Untuk para pelaku industri, diwajibkan untuk membuat SPP-IRT, baru boleh mendistribusikan produknya ke masyarakat,” jelas Sih.

Sementara untuk pengelola supermarket, mereka juga diwajibkan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap produk yang mereka jual. Dalam hal ini mereka harus selektif memeriksa produk yang masuk dengan melihat tanda izin yang tertera di tiap kemasan produk makanan, karena menurut Peraturan Kepala BPOM RI tanda SPP-IRT yang baru, setiap produk yang didistribusikan harus memiliki nomor sertifikat sebanyak 15 digit.

“Jika nanti mereka menerima produk yang digitnya hanya 12, itu berarti produk tersebut belum memperbarui SPP-IRT. Mereka harus koordinasi dengan distributor untuk meminta pergantian produk tersebut,” ujar Sih. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :