depok.go.id-Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedang membahas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai, RUU P-KS ini sangat rawan untuk disalahartikan.

Menurut Mohammad Idris, dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat konten yang dapat disalahartikan, sehingga tidak sejalan dengan konsep ketahanan keluarga.

“Ada beberapa konten yang nantinya bisa membuat orang salah paham. Seperti definisi kekerasan seksual yang tercantum di pasal 1 ayat (1) yakni kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik,” jelasnya di Balai Kota Depok, Senin (11/02/19).

Lebih lanjut, ucapnya, konten itu menjadi salah satu yang rentan untuk membuat orang salah paham. Sebab, seseorang dianggap melakukan kekerasan seksual jika dilakukan secara paksa atau adanya unsur pemaksaan. Dengan demikian, jika perbuatan seksual dilakukan secara suka sama suka atau sukarela. Maka berdasarkan draft RUU ini diperbolehkan, meskipun yang melakukan perbuatan tersebut tidak terikat dalam perkawinan.

Kemudian, sambung Mohammad Idris, dalam RUU tersebut bahwa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual. Kekerasan yang dimaksud seperti pada ayat 1 terdiri dari pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

Kekerasan seksual, katanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, dan situasi khusus lainnya.

“Berdasarkan uraian ketentuan pasal 1 dan 11 tersebut, maka dapat diartikan bahwa RUU ini membenarkan tindakan asusila seperti perzinaan, penggunaan alat kontrasepsi, aborsi, pelacuran, sodomi, homoseksual, dan penyimpangan orientasi seksual lainnya. Jika dilakukan secara sukarela suka sama suka tanpa ada paksaan, sehingga perbuatan tersebut bukan kategori pidana berdasarkan RUU ini,” terangnya.

Lebih menyeramkan lagi, ungkapnya, jika melihat klausula dalam pasal 11 ayat 2 huruf h, pasal 11 ayat 3 dan pasal 19. RUU ini bisa disalahgunakan sebagai sarana mengkriminalisasi suami-istri.

“Kriminalisasi suami yang memaksa isteri untuk berhubungan badan atau sebaliknya karena di pasal 11 ayat 3 dinyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi peristiwa dalam lingkup relasi rumah tangga,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, dalam pasal 19 dalam RUU dinyatakan perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

Untuk itu, Mohammad Idris berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti terutama oleh Ketua Pansus Pembahas RUU tentang P-KS. Dirinya ingin RUU tersebut bisa dikaji agar nantinya tidak membuat keruh suasanan di daerah.

Dikatakannya, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Depok memiliki program unggulan yaitu Family Resiliency atau Ketahanan Keluarga dengan tujuan mewujudkan keluarga berkualitas. Dimana, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anak.

“Karena itu, kami berharap Pansus RUU bisa berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga adalah sangat penting,” tandasnya.

Penulis: Nurul Hasanah

Editor: Retno Yulianti

Diskominfo

Bagikan post melalui :