Sekretaris BKPSMD Kota Depok Mary Liziawati. (Foto : Diskominfo)

depok.go.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok mewajibkan pelamar lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang mengisi dua posisi kepala dinas yang kosong untuk melakukan penandatanganan pakta integritas. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kota Depok.

Sekretaris BKPSMD Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, pakta integritas ini termasuk salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi pelamar lelang jabatan dua kadis yang akan mengisi Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dalam lembar pakta integritas tersebut terdapat sejumlah komponen yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh pelamar.

“Pakta integritas ini merupakan dokumen terlampir yang harus disertakan saat pendaftaran. Ini merupakan komitmen bersama dalam memerangi KKN,” tuturnya kepada depok.go.id, belum lama ini

Dikatakannya, ada beberapa pernyataan yang nantinya harus dijalankan pelamar. Adapun diantaranya tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN, tidak akan melakukan praktik KKN, dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN.

Selain itu, lanjut Mary, dalam pakta integritas terdapat pernyaan bahwa pelamar tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan seleksi JPT yang dapat dikategorikan sebagai suap dan atau gratifikasi.

Terakhir, Mary mengharapkan dengan adanya penandatanganan pakta integritas tersebut pelamar dapat mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Selain itu juga bersiap menghadapi konsekuensi jika melakukan kesalahan.

“Semoga dengan dilakukannya penandatangan ini seluruh peserta lelang jabatan dapat berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan baik,” pungkasnya.

 

Penulis : Indri Purnama

Editor : Retno Yulianti

Diskominfo

 

Bagikan post melalui :