Kepala DPMPTSP Kota Depok Yulistiani Mochtar. (Foto : Janet/Diskominfo)

depok.go.id- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok optimistis dapat menyerap anggaran mencapai 90 persen sesuai target yang sudah disusun. Terlebih, DPMPTSP Depok telah melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sepanjang tahun 2018.

Menurut Kepala DPMPTSP Kota Depok Yulistiani Mochtar, hingga kini, kurang lebih sudah 70 persen pekerjaan baik infrastruktur dan non infrastruktur yang dilakukan. Pekerjaan tersebut antara lain seperti seperti integrasi jaringan, memperbarui aplikasi dan pemasangan promosi iklan luar ruangan atau billboard mengenai informasi di DPMPTSP.

“DPMPTSP sudah memiliki acuan untuk setiap pekerjaan per triwulan. Kami telah mengembangkan sistem pelayanan terpadu menggunakan aplikasi yang awalnya Sistem Pelayana Terpadu (SIMPADU) menjadi Sistem Perizinan Kota Depok (Si-MPOK) yang merupakan aplikasi perizinan online. Begitu pula dengan memaksimalkan tim pengawas untuk mengecek terkait perizinan mendirikan bangunan,” jelasnya kepada depok.go.id di ruang kerjanya, Selasa (11/12/18).

Selain itu, lanjut Yulistiani, DPMPTSP juga telah mengeluarkan e-signature. Dimana, persetujuan pada setiap perizinan dilakukan secara elektronik tanpa harus ditandatangani langsung oleh kepala dinas karena penandatangan berkas secara e-signature atau daring. Dengan sistem tersebut dapat memangkas waktu dalam proses perizinan.

“Sejak Januari 2018 untuk perizinan telah menggunakan e-signature. Sejumlah perizinan itu diantaranya Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Izin Usaha Perdagangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) jika telah lolos verifikasi berkas. Namun untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memang harus tanda tangan secara manual,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, saat ini pihaknya telah mengerjakan 20 persen sisa dari target yang akan dicapai. Seperti pelaksanaan ISO 9001-2015 yang akan segera diterapkan kepada bidang perizinan agar semua pekerjaan menerapkan standar kinerja berdasarkan manajemen mutu dan mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2015.

“Kami juga sedang pembuatan profil pergudangan untuk mendata lokasi data investasi pergudangan di Depok. Sekaligus juga menyusun revisi Peraturan Daerah (Perda) Perizinan dan Non Perizinan yang akan disampaikan kepada legislatif,” tandasnya.

Penulis: Janet
Editor: Retno Yulianti
Diskominfo

Bagikan post melalui :