uji KIR_3

Salah satu tahapan pengujian KIR. (Foto: Nurul/Diskominfo)

depok.go.id – Pencapaian Pengujian Kendaraan Bermotor atau biasa disebut KIR yang di dapatkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok pada tahun 2015 mencapai Rp2.317.858.408. Angka tersebut melewati target yang dicanangkan, yaitu Rp2.114.000.000. Jika dipresentasikan  pencapaian target hingga 108,63 persen pada 2015.

“Bulan Desember 2015 sendiri PKB mencapai Rp203.617.408,” ujar Kepala UPT PKB Dishub Kota Depok, M. Yusup.

Yusup mengatakan jika dilihat dari kesadaran pemilik kendaraan, mayoritas sudah memahami mekanisme pembuatan dan perpanjangan KIR. Satu kali KIR saat baru, setelah itu akan ada pengujian berkala. Terutama untuk mobil pick up, karena bergerak di luar Depok, makanya ada buku KIR untuk pencatatan waktu KIR selanjutnya. 

“Ada batasan waktu yang dilakukan yakni enam bulan sekali,” tambahnya.

Penarikan retribusi KIR sendiri disesuaikan dengan Jumlah Berat Beban (JBB), dan bagi pemilik kendaraan yang terlambat untuk uji KIR akan dikenakan sanksi keterlambatan satu periode atau enam bulan, yakni dua persen dari tarif retribusi.

Mekanisme penghitungan retribusi adalah JBB kurang dari 5.000 – 10.000 Kg dikenakan retribusi Rp40 ribu untuk uji pertama kali atau mobil baru, sedangkan yang sudah berkala dikenakan Rp25 ribu. JBB 10.000 – 15.000 Kg untuk kendaraan baru dikenakan retribusi Rp45 ribu, yang berkala Rp30 ribu. JBB 15.000 – 20.000 Kg retribusinya Rp50 ribu, berkala Rp35 ribu. Berat lebih dari 50 ribu Kg (truk trailer) retribusi kendaraan barunya Rp55 ribu sedangkan berkala Rp40 ribu.

Yusup menjelaskan, pencapaian melebihi target ini tentu karena kerjasama Dishub bidang PKB dengan para pemilik kendaraan, sehingga terealisasi pencapaian target tahunan. Sosialisasi mengenai pengujian KIR juga gencar dilakukan agar pemilik kendaraan, seperti angkot, truk dan mobil box menguji kelayakan kendaraannya.

“Tentu dengan pemberitahuan dan sosialisasi yang tepat, mereka akan kembali lagi enam bulan sekali untuk menguji kendaraannya, dengan begitu ada ketertiban di dalam KIR ini,” ujarnya. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :