Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok melalui bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja melakukan pengawasan dan monitoring UMK Tahun 2015 ke perusahaan  PT. Cocacola Indonesia jalan Raya Bogor Km 38 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015.

Pelaksanaan pengawasan kepada perusahaan sesuai dengan agenda kerja pada bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja .  Kepala Bidang HI dan Wasker Rika Kamila,SH.MM mengatakan bahwa perusahaan harus tertib administrasi terutama dalam hal pengupahan untuk mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai  bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang tercantum dalam pasal 88 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Bentuk perlindungan sebagaimana di maksud pada pasal tersebut meliputi antara lain upah minimum upah kerja lembur struktur dan skala pengupahan serta hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Monitoring pelaksanaan UMK Tahun 2015 PT Cocacola Indonesia telah melaksanakan  UMK (upah minimum kota)  sesuai dengan keputusan gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2015.

Upah UMK itu diberikan kepada pekerja dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun untuk pekerja di atas 1(satu) tahun sudah dilaksanakan sesuai dengan skala upah dengan pertimbangan struktur organisasi, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan ,kemampuan perusahaan,biaya keseluruhan tenaga kerja,upah minimum dan kondisi pasar.  Dalam monitoring tersebut  diterima oleh Manajemen PT. Cocacola  Pearlie F. Galina HR operations Manager CPS Asia dan Irene Subianto Plant Manager.

PT Cocacola Indonesia Depok dalam pembayaran gaji telah sesuai dengan UMK Kota Depok. (Disnakersos)

Editor : Manapar Manullang

Bagikan post melalui :