Ilustrasi Loket khusus pembayaran PBB di halaman Kantor PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Balai Kota Depok. (Foto: Diskominfo)

Upaya meningkatkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terus dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Untuk mewujudkan hal tersebut, BKD meminta peran serta seluruh pihak agar turut menyukseskannya.

“Kami terus berupaya meningkatkan pendapatan PBB di Kota Depok. Untuk mewujudkannya, kami butuh peran serta pemangku wilayah seperti RT, RW, lurah serta camat agar aktif mengingatkan masyarakat, karena mereka ujung tombak pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok,” ujar Kepala Bidang Pajak Daerah II, BKD Kota Depok, Muhammad Reza, di ruang kerjanya, Selasa (12/02/2019).

Diakuinya, untuk identifikasi objek pajak yang tidak ditempati atau pemilik bukan warga Depok, pihaknya akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB melalui kantor pos.

“Bisa via kantor pos atau dititipkan ke RT setempat. Yang jelas, kami tetap kirim SPPT kepada Wajib Pajak (WP). Untuk WP, juga bisa menggunakan aplikasi PBB online yang bisa diunduh di smartphone, jika ingin mengetahui informasi atau jumlah tagihan pajak tahun berjalan,” katanya.

Sementara itu, Ketua RT 06/RW 06, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Agus Marafdi mengaku, siap mengimbau warganya agar taat membayar pajak demi menyukseskan realisasi PBB tahun 2019.

“Kami siap bersinergi dengan Pemkot Depok dan kami akan melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan, serta mengedarkan surat pemberitahuan. Agar warga bisa bayar PBB sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 31 Agustus 2019,” tutupnya.

Penulis: Vidyanita
Editor: Dunih

Bagikan post melalui :