Direktur  RSUD Depok, Asloe’ah Majdri bersama Kepala Kejari Depok, Sufari (paling tengah) saat menandatangani MoU Bidang Datun. (Foto: Asyril/ Diskominfo).

 

depok.go.id – Setelah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok menandatangani nota kesepakatan kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), kali ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok pun melakukan upaya yang sama.

RSUD menggandeng Kejari Depok untuk melakukan MoU dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta penegakan hukum lainnya.

Menurut Direktur RSUD Depok, Asloe’ah Madjri, sebagai pelayanan publik bidang kesehatan, pihaknya membutuhkan bantuan perlindungan khususnya bidang hukum Datun dari Kejari Depok. Upaya ini dilakukan agar setiap langkah keputusan yang diambil tidak keluar dari aturan yang berlaku.

“Tentu kami butuh perlindungan, agar kami tidak salah dalam melangkah. Selain pendampingan hukum kami juga perlu pendampingan ilmu dari Kejari Depok,” ujar Luluk, sapaan akrabnya, kepada depok.go.id di Gedung Kejari Depok, belum lama ini.

Meskipun sudah mendapat pendampingan hukum dari Kejari, lanjut Luluk, pihaknya tetap menjalankan berbagai tugas dan pelayanan pada pasien sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku. SOP tersebut dijalankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam memberi pelayanan kesehatan.

“Saat memberikan pelayanan perlu pemahaman ilmu apa yang boleh dan tidak boleh. Untuk itu, kami butuhkan petunjuk dari Kejari Depok,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejari Depok, Sufari menuturkan, dalam melakukan penegakan hukum, pihaknya akan memberikan bantuan hukum baik ligitasi maupun nonligitasi. Baik dalam bentuk pertimbangan hukum seperti pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), atau audit hukum.

“Kami akan memberikan pendampingan hukum kepada RSUD Depok untuk di dalam maupun di luar pengadilan. Selain juga bakal memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum yang dianggap perlu,” pungkasnya.

Penulis: Nurul Hasanah
Editor: Retno Yulianti
Diskominfo

Bagikan post melalui :