depok.go.id-Guna mengetahui persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Melalui kunker tersebut diharapkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di kota yang memiliki tagline Kota Bersahabat (Friendly City) ini semakin meningkat.

“Kunker spesifik ini untuk memonitor langsung persiapan pelaksanaan Pilkada khususnya di Kota Depok. Kita harapkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan sehingga kepala daerah yang terpilih nanti  memiliki kapasitas, visi, konsep, dan program yang jelas. Serta bisa menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan bersih,” tutur Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada depok.go.id, usai kunker tersebut di aula Edelweis, lantai 5, Balai Kota Depok, Kamis (12/12/19).

Dikatakannya, dalam kunker tersebut terdapat beberapa hal yang dibahas. Antara lain terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Daftar Pemilih Tetap (DPT), persiapan perangkat penyelenggara Pemilu, dan tingkat partisipasi pemilih.

“Dari hasil diskusi tadi, kami menilai Kota Depok sudah siap. Tadi kita cek telah  dilakukan penandatanganan NPHD, bahkan sudah ada yang dicairkan.  Kemudian dari KPU dan Bawaslu juga sudah jelaskan berbagai tahapan yang akan dilakukan,”  ujarnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menuturkan, saat ini persiapan penyelenggaraan Pilkada di Kota Depok sudah mendekati 100 persen.  Mulai dari kesiapan perangkat penyelenggara hingga pencairan anggaran Pilkada kepada KPU dan Bawaslu Kota Depok.

“Kalau kita lihat perangkat yang ada, termasuk bantuan yang sudah digelontorkan kepada penyelenggara dan pengawas, persiapan kita sudah hampir 100 persen,” ucapnya.

Lebih lanjut, katanya, total anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada Kota Depok sebesar Rp 75.648.660.000. Dengan rincian, Rp 60.298.660.000 untuk KPU Kota Depok dan Rp 15.350.000.000 untuk Bawaslu Kota Depok.

“Dari jumlah ini yang sudah dicairkan kepada KPU sebesar Rp 298.660.000 dan Bawaslu sebesar Rp 350 juta,” tandasnya.

Penulis : Jose Marques

Editor   :  Hapsari Indrawati

Diskominfo

Bagikan post melalui :