Wali Kota Depok, Mohammad Idris. (Foto : Diskominfo)

depok.go.id-Wali Kota Depok, Mohammad Idris menegaskan, pelantikan empat pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkot Depok sudah sesuai aturan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Menurutnya mutasi dan rotasi yang dilakukannya tersebut, berdasarkan kebutuhan roda organisasi dan pertimbangan yang matang.

“Berdasarkan ketentuan perundangan, kalau pegawai lewat dari tiga tahun, sebaiknya dirotasi untuk tambahan pengalaman di bidang lainnya,” kata Mohammad Idris, di Balai Kota, Rabu (13/02/2019).

Mohammad Idris menambahkan, sebelumnya posisi Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi dan Pembangunan serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan masih kosong dikarenakan ASN yang menjabatnya pensiun. Namun, karena bukan dinas teknis, dirinya menganggap, kurang tepat apabila jabatan tersebut dilakukan pelelangan.

Maka dari itu, dirinya menggeser dua dinas teknis untuk dilelang. Yaitu Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok.

Adapun Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Depok, Farah Mulyati akan memasuki masa purnabakti di akhir tahun, sehingga dipindahtugaskan ke staf ahli. Sementara dipilihnya Achmad Kafrawi untuk mengisi posisi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, lanjutnya, berdasarkan evaluasi panitia seleksi mutasi JPT Pratama.

“Terkait pejabat pengganti atau pelaksana tugas (Plt.), nanti saya tetapkan. Tentu yang mempunyai kompetensi,” katanya.

Penulis: Pipin Nurullah
Editor: Dunih

 

Diskominfo

Bagikan post melalui :