Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Tengku Muhammad (TM) Yusufsyah Putra usai penandatangan Nota Keuangan APBD 2020 di Gedung DPRD depok, Rabu (13/11/2019). (Foto : Pipin/Diskominfo)

depok.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengesahkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp 2,9 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada Rabu (13/11/2019).

Menurut Mohammad Idris, pemerintah berkomitmen untuk menggunakan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selalu berupaya untuk menyerap APBD dengan sebaik-baiknya.

“Kami selalu berupaya agar penyerapan APBD tidak ada yang mubazir. Karena secara birokrasi, semuanya ini akan kembali lagi untuk masyarakat,” kata Mohammad Idris usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Depok.

Dikatakannya, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 ditaksir mencapai Rp 600 miliar. Akan tetapi, sambungnya, pihaknya defisit pada tahun 2020.

“Ini bisa kami masukan untuk mengurangi angka defisit tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut, ucapnya, memaksimalkan penyerapan APBD juga berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia. Dirinya mencontohkan, anggaran yang sifatnya sia-sia itu kunjungan kerja (kunker) yang tidak ada hasilnya.

“Kita juga lakukan itu, sudah tidak ada kunker kecuali terkait masalah Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati bersama anggota dewan. Selain itu tidak ada lagi yang namanya kunker,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, laporan keuangan Pemkot Depok secara intens diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini dari BPK itulah, imbuhnya, yang menjadi salah satu patokan dalam menilai efektivitas penyerapan anggaran.

“Dengan opini BPK atau status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi salah satu jaminan efisiensi pengelolaan APBD,” tutupnya.

Penulis: Pipin Nurullah

Editor: Retno Yulianti

Diskominfo

Bagikan post melalui :