Kepala Bidang Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Reni Siti Nuraeni. (Foto : Diskominfo)

depok.go.id- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok memberikan pagu anggaran kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk pelaksanaan tahun 2020 sebesar Rp 2,75 miliar. Angka tersebut nantinya akan mulai dikelola oleh kelurahan dan bukan lagi oleh kecamatan dan dinas terkait.

Kepala Bidang Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Reni Siti Nuraeni mengatakan, kebijakan pengelolaan anggaran oleh kelurahan itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Selain itu terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

“Jadi di dalam kedua regulasi itu anggaran diwajibkan dikelola oleh kelurahan. Dengan begitu, kelurahan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau lurahnya bisa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP),” jelas Reni, sapaannya, di Hotel Bumi Wiyata, Senin (14/01/19).

Untuk mempersiapkan hal tersebut, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan bergerak cepat meningkatkan kemampuan dari aparatur yang ada di kelurahan. Harapannya bila dikelola kelurahan akan lebih dekat dengan objek pelaksanaan kegiatan dan tepat sasaran.

“Selain juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah,” pungkasnya.

 

Penulis: Nurul Hasanah

Editor: Retno Yulianti

 

Diskominfo

 

Bagikan post melalui :