imigrasi apop2

SIAP LAYANI: Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dadan Gunawan (kedua dari sebelah kanan) saat ditemui pada kegiatan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Selasa, (14/02/2017). (Foto: Afifah)

depok.go.id- Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok melakukan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Fave Hotel pada Selasa (14/02/17). Dasar hukum pelaksanaan pengawasan orang asing ini sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dibuat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) tentang pelaksanaan kerjasama pengawasan orang asing di Kota Depok. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergitas bersama Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mendata keberadaan warga negara asing (WNA) di Kota Depok.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Jeacky Gerald Gerung, mengatakan, setiap orang yang memberi tempat tinggal atau penginapan bagi orang asing wajib melaporkan keberadaan orang asing tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pasal 72, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan dapat dipidana jika tidak melakukannya.
“Setiap orang asing yang ada di wilayah Indonesia, khususnya Depok harus memiliki penjamin yang wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, keimigrasian, dan perubahan alamat,” ucapnya kepada depok.go.id, Selasa (14/02/2017).
Lebih lanjut, dia mengatakan kegiatan sosialisasi itu dilakukan guna memberikan pemahaman bagi pemberi tempat tinggal baik perorangan maupun pemilik penginapan mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Aplikasi tersebut dapat membantu proses pelaporan maupun pengawasan keberadaan orang asing menjadi lebih cepat dan mudah.
Selain memudahkan pelaporan, aplikasi ini juga mempermudah pihak Imigrasi dalam memberikan pelayanan kepada orang asing, dalam konteks perlindungan serta memberikan sarana penyampaian aspirasi dari masyarakat. Tentunya hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat Depok.
“Misalnya saja ada penjamin yang menemukan orang asing yang diduga melanggar hukum, maka bisa langsung melaporkannya kepada kami melalui APOA ini,”jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengharapkan kepada pihak kecamatan untuk melakukan kembali sosialisasi ini di masing-masing wilayah. Dengan begitu, semua lapisan masyarakat dapat mengerti dan memanfaatkan aplikasi pelaporan orang asing yang telah disediakan.
“Kami berharap bapak atau ibu yang mewakili kecamatan bisa meneruskan ini kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dadan Gunawan, mengungkapkan, pihaknya memerlukan peran serta seluruh elemen dalam mengawasi keberadaan orang asing di Depok. Karena itu, forum sosialisasi ini diadakan guna membangun kesadaran dari masyarakat serta perangkat daerah.
“Dengan sosialisasi ini timbul kesadaran dari target yang disampaikan (pemilik tempat tinggal, hotel, apartemen) bisa melakukan input kepada APOA ini dan diharapkan idealnya semua data semua orang asing yang ada di Depok bisa terpetakan dengan baik sehingga jika suatu saat data dan informasi itu dibutuhkan, maka kami bisa menyediakannya,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Misbahul Munir, mengapresiasi dan mendukung pengadaan aplikasi pelaporan orang asing (APOA). Aplikasi ini bisa mempermudah Disdukcapil dalam melakukan pendataan WNA.
“Aplikasi ini bisa menjadi bentuk kerjasama antara Disdukcapil bersama pihak imigrasi dalam pendataan WNA untuk diterbitkan kk dan ktp bagi WNA pemegang KITAP dan bagi WNA pemegang KITAS wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), sesuai dengan Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,”tutupnya.
Penulis: Nur Afifah Putri
Editor: Retno Yulianti dan Rita Nurlita
Diskominfo
Bagikan post melalui :