dede zuraida

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dede Zuraida. (Foto : Nita/Diskominfo)

depok.go.id – Pemilik Tempat Pemotongan Hewan (TPH) diimbau melakukan aktivitas potong hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) resmi yang telah disediakan Pemkot Depok di kawasan Tapos. Terlebih, RPH Pemkot Depok telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sehingga hewan yang dipotong memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

RPH Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) di kawasan Tapos, saat ini terbilang sudah lengkap. Bahkan, RPH tersebut merupakan satu-satunya RPH yang memiliki NKV resmi yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Kondisi di Kota Depok banyak TPH di sekitar penduduk dan sudah bertahun-tahun. Kita konsen untuk memindahkan TPH tersebut ke RPH. Karena memang kebijakan dari pusat, tempat pemotongan hewan harus memiliki NKV. Hal tersebut hanya bisa diberikan di RPH resmi seperti RPH yang di Tapos,” terang Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dede Zuraida, di ruang kerjanya, Selasa (14/02/17).

Dia menambahkan, di RPH Tapos sudah memiliki kapasitas pemotongan sampai 100 ekor per hari. Namun, saat ini aktivitas pemotongan baru 40 ekor per hari.

“Saat ini baru 40 ekor per hari, jadi masih memungkinkan untuk peternak mengirimkan ternaknya untuk dipotong di RPH. Walaupun pada saat hari raya, aktivitas pemotongan hewan meningkat hingga 60 ekor per hari, dan itu fluktuatif,” tutur Dede.

Dede menerangan, untuk memotong ternak di RPH Tapos, retribusinya cukup murah. Pemilik hewan hanya dikenakan retribusi sebesar 40 ribu per ekor dan biaya tersebut masuk ke kas daerah. Fasilitas yang akan didapat adalah pemeriksaan kesehatan sebelum hewan dipotong, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan antemortem hidup, dan postmortem setelah dipotong, serta fasilitas kandang penampungan.

“Kami juga menyediakan antar jemput ternak, tapi di luar biaya retribusi. Paling banyak motong dua ternak dari TPH, tapi setiap hari tidak rutin. Untuk pembagian daging, kewenangannya dari pengusaha,” ujarnya.

Dirinya berharap, peternak mau beralih untuk memotong hewan ternaknya di RPH. Terlebih, kualitas hasilnya telah teruji dan memenuhi standar kesehatan pangan yang telah ditetapkan.

Penulis: Vidyanita
Editor: Dunih dan Yulia Shoim

Diskominfo

Bagikan post melalui :