Dinkes Kabupaten Tabalong melakukan kunker ke Kota Depok. Dalam kunker tersebut, Kabupaten Tabalong mengunjungi Dinkes Depok yang ada di lantai 3, gedung Dibaleka II, Jumat (14/12/18). (Foto: Jose/Diskominfo)

depok.g.id- Demi mengetahui penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Balita (KIBBLA) di Kota Depok, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tabalong melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Depok. Rombangan menyambangi Dinkes Kota Depok yang ada di lantai 3, gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kabupaten Tabalong, Rapolo Manik mengatakan, tujuannya kunker ke Dinkes Depok, pihaknya ingin mempelajari terkait penerapan Perda KIBBLA. Sebab, ucapnya, pelaksanaan program KIBBLA di Kota Depok sudah baik.

“KIBBLA ini secara programmnya bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan balita. Menurut kami, Kota Depok ini sudah melakukan dengan baik dalam menerapkan Perda KIBBLA,” ujarnya saat kunker tersebut.

Dikatakannya, penerapan KIBBLA di Kabupaten Tabalong saat ini masih berupa Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2015. Peraturan tersebut akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga pihaknya perlu belajar dari daerah lain yang penerapan KIBBLA-nya sudah berjalan dengan baik.

“Kami ingin melihat bagaimana mekanisme pembuatan Perda KIBBLA hingga ketekaitannya dengan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan atau implementasinya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Depok, Novarita menjelaskan, Perda KIBBLA Kota Depok telah disahkan pada 29 April 2015. Dalam Perda tersebut mengatur mengenai ketentuan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak, sehingga, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB) di Kota Depok bisa turun.

“Jangan sampai ibu maupun anak angka kematiannya tinggi di Depok. Karena itu merupakan salah satu indikator kesehatan suatu wilayah,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, ke depannya berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Perda KIBBLA mengatur bahwa jika ada ibu hamil yang ingin melahirkan harus di tenaga kesehatan yang sudah pasti dan bukan ke dukun. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kematian ibu yang melahirkan di bukan tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan yang kurang memadai.

Penulis : Jose Marques
Editor : Retno Yulianti
Diskominfo

Bagikan post melalui :