depok.go.id – Dalam Rangka Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang Ke-1 Tahun Sidang 2015-2016 di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard, Selasa (15/09/15).

Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il, Sekretaris Daerah Harry Prihanto, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, anggota DPRD Kota Depok, unsur Muspida, Kepala Instansi Vertikal, kepala OPD Kota Depok, camat, Ketua KPU Depok Titik Nurhayati, LSM, serta awak media turut hadir dalam acara tersebut.

Ketua Banggar DPRD Kota Depok, Fitri Haryono menyampaikan beberapa masukan dan rekomendasi DPRD, di antaranya sebagai berikut.

  1. Terkait dengan aset penambahan daerah, pajak serta retribusi daerah sangat besar namun tidak diimbangi dengan penggalian potensi yang belum maksimal. Ke depan DPRD mengusulkan pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah untuk memberikan kajian yang sistematik dan terukur sehingga potensi yang ada bisa terlampaui.
  2. Terkait pembangunan jalan lingkungan, Bimasda diminta serius untuk melaksanakan program tersebut dengan menyediakan kualitas dari jalan yang dibangun, sehingga keluhan masyarakat dapat di atasi dengan optimal.
  3. Terkait jumlah sampah yang mulai tidak tertangani, dengan penambahan anggaran untuk DKP, semoga dapat mengatasi masalah sampah dan penataan taman agar lebih maksimal.
  4. Penambahan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas masih kurang memadai, ke depan agar Dinkes bisa menambah tenaga paramedis khususnya perawat dan bidan dengan maningkatkan jam kerja serta pengadaan rawat inap.
  5. Terkait sarana dan prasarana di bidang pendidikan, Disdik diminta untuk segera merealisasikan pengadaan lahan untuk sekolah baru.

Setelah dibacakannya hasil pembahasan tersebut yang disertai dengan penandatanganan kesepakatan, maka secara otomatis DPRD Kota  Depok menerima Raperda APBD Perubahan tahun 2015 dengan catatan dan rekomendasi yang tidak terpisahkan.

“Dengan demikian selanjutnya catatan dan rekomendasi tersebut dapat disampaikan dan agar  dipedomani sebagai koreksi bagi Pemerintah Kota Depok,” ujar Ketua Banggar, Fitri Haryono.

Senada dengan hal tersebut, Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il berharap, tahun 2015 ini tidak menimbulkan jumlah SILPA yang besar, untuk itu dirinya meminta kepada setiap OPD agar dapat melaksanakan segala kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat Kota Depok.

“Agar OPD lebih bersungguh-sungguh atas apa yang kita sepakati bersama, supaya besaran SILPA hanya gambaran dari efisiensi, bukan karena kurangnya kesigapan kita di dalam proses realisasinya,” tegas Nur Mahmudi. (Vidyanita/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :