Pemkot Depok memberikan penyuluhan sadar hukum di Kecamatan Pancoran Mas. ( Foto : Janet/Diskominfo)

depok.go.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok gencar memberikan sosialisasi dan penyuluhan seputar kesadaran hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut dimaksudkan sebagai langkah pemerintah untuk membangun masyarakat yang sadar hukum.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Dina Ratna Kartika mengatakan, pihaknya secara rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan kesadaran hukum. Dalam penyuluhan tersebut, pihaknya berkerja sama dengan dengan instansi terkait seperti Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok terkait optimalisasi capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di wilayah.

“Kegiatan ini sudah kami lakukan lima kali di tahun ini. Untuk sasarannya adalah pelajar dan masyarakat,” ujar Dina kepada depok.go.id, usai kegiatan sosialisasi sadar hukum di aula kantor Kecamatan Pancoran Mas (Panmas), belum lama ini.

Lebih lanjut, ucapnya, penyuluhan diadakan juga sebagai upaya untuk menjadikan semua kelurahan di Kota Depok mendapat predikat sadar hukum. Untuk itu, ujarnya, setiap kelurahan harus memenuhi enam kriteria. Antara lain tingginya pelunasan kewajiban membayar PBB, rendahnya pernikahan dini, rendahnya kasus narkoba, rendahnya angka kriminalitas, rendahnya angka putus sekolah, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Untuk kesadaran hukum memang kembali lagi ke warganya, namun kami memiliki tugas untuk berupaya maksimal agar masyarakat tahu antara kewajiban dan hak yang harus diperoleh,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 44 kelurahan di Kota Depok saat ini telah memiliki predikat Kelurahan Sadar Hukum (KSH). Sementara sisanya, sebanyak 19 kelurahan terus diupayakan agar memenuhi kriteria sadar hukum.

“Enam kriteria tersebut harus dipenuhi setiap kelurahan, jika sudah terpenuhi maka kelurahan bisa mendapatkan predikat sadar hukum dengan diberikannya penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Semoga para jajaran di kelurahan tidak lelah memberikan motivasi dan semangat terkait kesadaran hukum ke warga mereka,” tandasnya.

Penulis: Janet Swastika

Editor : Retno Yulianti dan Yulia Shoim

Diskominfo

Bagikan post melalui :