depok.go.id- PLN Area Depok dan Kejaksaan Negeri Depok melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Bersama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kerja sama tersebut dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok pada tanggal 15 Mei 2018.

“Dalam menjalankan tugas, PLN membutuhkan dukungan dari Kejaksaan Negeri Depok khususnya bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion, bantuan hukum, dan bantuan hukum lainnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara,” jelas Manajer PLN Area Depok, Putu Eka Astawa kepada depok.go.id, Rabu (16/05).

Dikatakannya, ke depan PLN akan  menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi terkait tertundanya pendapatan PLN yang disebabkan oleh tunggakan listrik, masalah perizinan pembangunan dan infrastruktur kelistrikan.

“Upaya ini merupakan bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian dari PLN dalam menjalankan program,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sufari menambahkan, kerja sama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Depok. Semua kerja sama tersebut bertujuan untuk menyelamatkan pendapatan serta kekayaan aset dimiliki PLN.

Penulis : Janet Swastika

Editor  : Retno Yulianti dan Yulia Shoim

Diskominfo

Bagikan post melalui :