depok.go.id – Semakin dekat menjelang pelimpahan kewenangan pengelolaan metrologi dari provinsi ke kabupaten/kota, membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok terus melakukan sosialisasi terkait kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa.

Kepala Seksi Kemetrologian Disperindag Kota Depok, Sarmadi, mengatakan bahwa sosialisasi yang diberikan terkait pada alat-alat ukur, seperti timbangan pegas, maupun timbangan meja kepada pedagang. Para pedagang ataupun perusahaan harus memberikan informasi kepada konsumen mengenai letak posisi titik 0 saat sedang menimbang, misalnya seperti yang dilakukan di SPBU untuk informasi pengisian bahan bakar dari 0.

“Oktober ini sudah ada empat pasar yang diberikan sosialisasi, antara lain Pasar Segar Cinere, Pasar Depok Jaya, Pasar Musi Baru, dan Pasar Pucung Jatimulya,” ujar Sarmadi.

Lebih lanjut, apabila ada pelaku usaha yang menggunakan alat ukur timbang atau perlengkapan bertanda batal. Maka, sanksi yang diberikan adalah dapat dipidanakan 1 tahun atau denda satu juta rupiah. Tanda batal ini sendiri adalah tanda yang dibubuhkan pada alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dibatalkan pada saat ditera atau ditera ulang.

“Itu sanksi untuk pedagang di pasar. Bila ada pabrik yang ‘bandel’ alias merugikan konsumen, bisa kami bidik dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sanksinya dapat dipidanakan 5 tahun atau denda sampai Rp2 miliar. Adapun untuk perlindungan penyelesaiannya di badan sengketa konsumen, yang merupakan kewenangan provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sarmadi mengungkapkan bahwa dalam waktu pihaknya berencana akan melakukan pengawasan kemetrologian, sehingga alat ukur yang rusak atau tidak sah tidak boleh digunakan. Bila ingin difasilitasi dalam melakukan tera ulang silahkan menghubungi Kantor Disperindag Kota Depok.

“Peneraan ulang ini sangat penting, sebagai jaminan perlindungan terhadap konsumen,” tutupnya. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :