depok.go.id – Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPMK) Kota Depok  menggelar kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di aula lantai 5, Gedung Balai Kota Depok, Senin (16/11/2015). Kegiatan ini mengundang anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Depok sebagai pesertanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMK Kota Depok, Epi Yanti, mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menyamakan persepsi tehadap PUG, khususnya di bidang politik. Menurutnya, keberadaan perempuan dalam parlemen maupun pemerintahan Kota Depok saat ini sudah menunjukkan hal yang signifikan.

“Bisa kita lihat di pemerintahan Kota Depok sudah banyak perempuan yang memegang jabatan, baik sebagai kepala dinas, kepala bidang atapun kepala seksi. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemkot Depok sudah menerapkan PUG di kalangan kedinasan,” ujarnya.

Ketua KPPI Kota Depok, Ratna Nuryana, mengatakan bahwa pengaruh perempuan dalam kebijakan pemerintah di Depok cukup tinggi, sehingga sistem pemerintahan menjadi semakin inklusif, demokratis.

Sementara untuk keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen, Depok cukup tinggi pada tahun 2014, dengan jumlah keterwakilan perempuan mencapai 17 dewan perempuan di parlemen. Tak hanya itu, untuk di pemerintahan, peran perempuan dalam duduk sebagai kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi pun sudah tinggi.

“Selain pada Pileg 2014, DPRD Depok memiliki 17 dewan perempuan, untuk di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sudah banyak perempuan,” ujarnya.

Menurut Ratna, merupakan hal penting bagi perempuan untuk terjun ke politik, karena dengan begitu kebijakan serta peraturan yang melibatkan perempuan dapat diakomoodir dengan baik. Dengan berkecimpung langsung, kaum perempuan bisa memberikan masukan serta penentu dalam kebijakan yang akan dikeluarkan.

“Diharapkan keterlibatan perempuan di dunia politik juga dapat diiringi dengan kualitas yang mumpuni, jangan hanya sebagai pelengkap administratif saja, hal ini yang sedang diperjuangkan oleh KPPI,” ujarnya. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :