depok.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok, terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum disetujui, sehingga nantinya Raperda tersebut dapat segera disetujui, tentunya dengan berbagai perubahan yang dilakukan.

“Kami memberikan beberapa catatan dan rekomendasi untuk dilakukan pihak terkait agar raperda yang disampaikan dapat disetujui,” tutur Anggota Pansus II, Fitri Haryono saat memaparkan hasil diskusi di ruang rapat DPRD Kota Depok, Senin (16/11/2015).

Adapun Raperda yang belum disetujui oleh DPRD Kota Depok yaitu Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang bangunan dan ijin mendirikan bangunan dan Raperda mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok.

Dalam diskusinya, Pansus II yang membahas mengenai kedua Raperda, memberikan beberapa rekomendasi diantaranya melakukan perbaikan dan revisi atas tujuan dan maksud yang disampaikan pada kedua raperda, sehingga jelas arah, isi dan konten agar lebih mengacu kepada publik, serta perlu dilakukan penyederhanaan dalam pengurusan IMB.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga harus memberikan kejelasan dan ketegasan bagi pengembang yang melanggar ketentuan hukum dan memberikan sanksi yang jelas agar tidak merugikan masyarakat.

“Pemkot harus segera melakukan peninjauan kembali mengenai beberapa komponen tentang perencanaan tata ruang karena tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Adanya beberapa catatan yang diberikan, pihak DPRD Kota Depok berharap selanjutnya Pemerintah Kota Depok dengan cepat melakukan perbaikan, sehingga Raperda yang belum disetujui ini dapat didiskusikan kembali dan segera ditetapkan demi memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. (Indri/Ed: Faizal Satrio – Diskominfo)

Bagikan post melalui :