rapat persetujuan raperda_3

Penandatanganan berkas-berkas raperda yang disetujui oleh Hendrik Tangke Allo, Ketua DPRD Kota Depok pada Rapat paripurna yang berlangsung di aula utama gedung DPRD Kota Depok, Senin (16/11/2015). (DISKOMINFO-Dewa Aji Panggalih)

depok.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Ke I Tahun Sidang 2014-2015, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok tersebut dalam rangka Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap Raperda Kota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo memimpin rapat yang diselenggarakan pada Rabu (29/04/2015) ini. Selain itu, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok, Muspida dan Instansi Vertikal di Kota Depok, serta anggota DPRD Kota Depok, turut hadir dalam rapat ini.

Rapat secara terbuka ini, telah disetujui dalam lima Raperda, dimana pada sebelumnya, Pemerintah Kota Depok telah menyampaikan tujuh Raperda, namun berdasarkan hasil diskusi dari masing-masing pansus, belum seluruhnya disetujui.

Raperda yang telah disetujui antara lain Raperda rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda tentang Perubahan Perda Kota Depok, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025, Raperda tentang Perubahan Perda, Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda tentang Penanaman Modal, dan Raperda tentang Tarif Layanan Kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok.

Sedangkan untuk Raperda yang belum disetuji yaitu Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang bangunan dan ijin mendirikan bangunan dan Raperda mengenai Rencana Detail Tata Ruang. Hal tersebut terjadi karena Pansus II yang membahas kedua Raperda tersebut masih membutuhkan waktu untuk melakukan pembahasan lebih mendalam.

“Kami masih perlu waktu untuk membahas ini lebih detail karena isi dan kontennya masih harus dikaji lebih dalam,” tutur Anggota Pansus II, Fitri Haryono saat memaparkan hasil diskusi yang didapatnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il berharap agar dua Raperda yang belum disetujui dapat ditindaklanjuti kembali. Sehingga nantinya dapat ditetapkan menjadi Perda di Kota Depok, dengan begitu nantinya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal lagi.

“Terima kasih kepada seluruh pansus yang telah melakukan pembahasan terhadap tujuh perda. Semoga dua Raperda yang belum disetuji dapat dibahas lebih lanjut agar dapat kami ajukan kepada gubernur dan selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Pimpinan Kota Belimbing tersebut seraya berharap. (Indri/Ed: Faizal Satrio – Diskominfo)

Bagikan post melalui :