DPUPR Kota Depok dan Kejari, saat melakukan MoU terkait pendampingan hukum, di Aula Kejari, baru-baru ini. (Foto Dok. DPUPR)

depok.go.id –  Kerja sama pendampingan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Depok (Kejari) terhadap proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok telah terjalin selama tiga tahun terakhir. Kerja sama tersebut, telah memberikan dampak positif dengan terserapnya anggaran DPUPR secara signifikan.

“Setelah kerja sama ini berjalan, ada peningkatan serapan anggaran yang signifikan. Seperti tahun 2016-2017 yang berhasil menyerap anggaran 85 persen dari total belanja langsung sebesar Rp 336,4 miliar,” ujar Kepala DPUPR Kota Depok, Manto, di Balai Kota, Kamis (17/05/18).

Selain itu, lanjutnya, untuk pengerjaan fisik terserap 95 persen. Pencapaian yang cukup tinggi ini setelah adanya kerja sama antara Kejari dan DPUPR.

“Sebelum ada pendampingan dari Kejari, tahun 2014 maksimal serapan anggaran 65-69 persen. Untuk serapan fisik 71-75 persen. Peningkatan secara signifikan terlihat ketika kami (Kejari dan DPUPR) menjalin kerja sama,” jelasnya.

Dirinya juga mengakui, kerja sama ini berdampak pada keyakinan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) untuk melaksanakan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. Karena Kejari selalu memberikan pendampingan hukum yang dibutuhkan untuk akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Pendampingan hukum diberikan dari mulai perencanaan, pelaksanakan, pengawasan, evaluasi sampai pada serah terima pekerjaan. Ini memberikan kepercayaan lebih terhadap PPK. Mudah-mudahan, tahun 2018 ini serapan anggaran kembali meningkat,” harapnya.

 

Penulis: Vidyanita

Editor: Dunih dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :