DPUPR Kota Depok dan Kejari, saat melakukan MoU terkait pendampingan hukum, di Aula Kejari, baru-baru ini. (Foto : Dok. PUPR)

depok.go.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali melakukan Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini ditekankan untuk kerja sama pendampingan hukum, sehingga diharapkan mampu mencegah munculnya proyek bermasalah.

“Belum lama ini kami melakukan MoU dengan Kejari. Ini merupakan perpanjangan MoU tahun 2017. Karena masa berlakunya sudah habis, kami lakukan lagi di tahun 2018. Hal ini dirasa perlu, sebagai salah satu pedoman untuk mengantisipasi permasalahan dalam pekerjaan,” ujar Kepala DPUPR Kota Depok, Manto, di Balai Kota, Kamis (17/05/18).

Dikatakannya, keberadaan tim dari Kejari Depok merupakan bentuk pendampingan, pengawalan dan pengamanan berbagai kegiatan program pembangunan. Sehingga anggaran negara pengunaannya tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

“Paling tidak keberadaan mereka memberikan peringatan (warning) kepada jajaran kami (DPUPR) maupun dinas lainnya, agar kegiatan yang dibuat tidak bermasalah dengan hukum,” ucapnya.

Diakuinya, kerja sama ini akan berdampak pada kepercayaan diri Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) untuk melaksanakn kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. Terlebih, Kejari selalu memberikan pendampingan hukum yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

“Terkait masalah hukum, birokrat itu awam. Dengan adanya pendampingan ini, kami jadi lebih percaya diri dan yakin atas keputusan yang akan kami ambil,” pungkasnya.

Penulis: Vidyanita
Editor: Dunih

Diskominfo

Bagikan post melalui :