Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok, Sri Utami. (Foto: Janet/Diskominfo)

depok.go.id- Sebanyak tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditetapkan masuk dalam Program Pembetukan Perda (Propemperda) 2019, yang terdiri dari Raperda Kota Cerdas, Raperda inisiatif Eksekutif. Rancangan Perda tersebut antara lain Raperda Kota Cerdas, Raperda Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pemukiman dan Raperda Perizinan dan Non Perizinan.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok, Sri Utami, ketiga Raperda yang ada di dalam Propemperda sudah dibahas sebelumnya oleh Eksekutif dan Legislatif. Sebagai legislatif DPRD bertugas untuk meyusun rancangan program peraturan daerah hal itu berdasar pada  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Perundangan yang dituangkan dalam Perda Nomor 1 tahun 2014.

“Tiga Raperda tersebut hanya tinggal melengkapi dengan kajian naskah akademik, sedangkan untuk Raperda revisi, harus disertai executive summary. Selain itu, anggota BPPD juga memberikan sejumlah catatan yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk muatan Perda sampai dengan 30 November 2018,” ujarrnya kepada depok.go.id usai rapat paripurna di ruang sidang DPRD, belum lama ini.

Dikatakanya, kini pihaknya tengah menajamkan visi Raperda dengan melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Misalnya kunjungan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Raperda Kota Cerdas serta konsultasi kepada pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten yang telah menerapkan ketiga Raperda tersebut.

“Hal itu yang akan kami lakukan sehingga nanti ketika dibahas Panitia Khusus (Pansus), Raperda ini benar-benar jawaban atas permasalahan yang ada di Kota Depok,” katanya.

Dirinya menambahkan, diharapkan dengan penerarapan Raperda Kota Cerdas akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti di dalam penerapan e-government dimana Kota Depok dikelola secara cerdas. Begitu pula dengan Raperda Perizinan dan Non Perizinan, pihaknya ingin semua perizinan akan berbasis daring yang dapat memudahkan masyarkat.

“Yang paling penting adalah Raperda Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, sebagai langkah penataan Kota Depok dengan penataan pemukiman, lahan hijau, dan sanitasi,” pungkasnya.

 

Penulis : Janet Swastika

Editor  : Retno Yulianti

Diskominfo

 

Bagikan post melalui :