angkot

Ilustrasi angkot. (foto :Istimewa)

depok.go.id –  Kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok yang membebaskan retribusi untuk perpanjangan izin trayek dan kir pada awal tahun 2017, terbukti efektif menertibkan angkutan umum. Bahkan, sejak kebijakan itu diberlakukan jumlah angkutan umum yang beralih menjadi badan hukum terus meningkat.

“Menurut data yang kami himpun, per 1 Januari baru sekitar 400 kendaraan yang resmi beralih menjadi badan hukum. Namun, per 18 April ini sudah mencapai 1.084 unit kendaraan dari total 2.284 armada yang ada. Peningkatannya sangat signifikan,” ujar Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Anton Tofani, di Balaikota, Selasa (18/04/2017).

Dirinya meyakini, peningkatan itu juga mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu bagi pemilik angkutan yang belum mengurus badan hukum, sanksi yang diberlakukan adalah penundaan perpanjangan izin trayek. Peraturan tersebut berlaku sampai pemilik angkutan umum mau beralih ke badan hukum.

“Dengan diberlakukannya peraturan tersebut sejak 1 Januari 2017, mau tidak mau semua pemilik angkutan beralih ke badan hukum. Jika tidak, maka armada mereka terancam tidak akan bisa beroperasi,” tegas Anton.

Dikatakannya, saat ini terdapat 18 koperasi dan 3 PT yang telah bekerjasama dengan Dishub Kota Depok dan bersedia menjadi badan hukum bagi ribuan angkutan umum yang tersebar di Kota Depok.

“Kita sudah bekerjasama dengan 18 koperasi dan 3 PT, selain menaungi badan hukum, mereka juga menaungi trayek lintas batas. Jadi sudah terpercaya,” tuturnya.

Untuk diketahui, Dishub telah membebaskan biaya retribusi bagi pemilik angkutan umum yang ingin perpanjang izin trayek dan kir. Namun, syaratnya angkutan tersebut beralih ke badan hukum. Bagi pemilik angkutan umum, masih terbuka kesempatan untuk memperpanjang izin, karena kebijakan tersebut berlaku sampai 16 Juni 2017.

Penulis: Vidyanita

Editor: Dunih dan Yulia Shoim

Diskominfo

Bagikan post melalui :