Satpol PP lakukan penertiban di atas lahan Fasos dan Fasum Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Rabu (18/04/18). (Foto : Nita/Diskominfo)

depok.go.id – Upaya menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok dengan intens melakukan monitoring dan menertibkan bangunan liar (bangli). Bahkan, penertiban bangli tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, dilakukan sebanyak tiga kali dalam sepekan dengan lokasi berbeda-beda.

“Untuk hari ini kita fokuskan di wilayah Beji. Kamis (19/04), akan kita lakukan pembongkaran bangli di wilayah Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere dan di wilayah Bojongsari. Nanti ada lagi di Jalan Raya Bogor dan lokasi lainnya, semua sudah terjadwal,” ujar Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum Pengamanan Pengawalan (Transmas Tibum dan Pamwal) Satpol PP Kota Depok, Kusumo, Rabu (18/04/18).

Dikatakannya, tiga lokasi tersebut sebelumnya telah dimonitoring. Pihaknya juga telah melayangkan tiga kali Surat Peringatan (SP) kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk segera mengosongkan bangunan semipermanen tersebut.

“Sudah kami berikan SP. Sebagian besar PKL secara mandiri dan penuh kesadaran juga telah mengosongkan bangli. Seperti di Jalan Mawar Bojongsari, dari 40 Bangli yang menjadi sasaran pembongkaran, 15 di antaranya telah mengosongkan bangunan,” jelas mantan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, tersebut.

Ke depan, kata dia, pihaknya akan rutin melakukan monitoring dan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Selain itu, lahan yang berada di bantaran kali juga tidak luput dari sasaran pembongkaran.

“Mudah-mudahan PKL tidak lagi mencari lahan yang merupakan fasos-fasum, karena ini jelas-jelas melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2012,” tutup Kusumo.

 

Penulis: Vidyanita

Editor: Dunih dan Rita Nurlita

Diskominfo

 

Bagikan post melalui :