walikota

Walikota Depok Mohammad Idris saat menyampaikan nota keuangan perubahan APBD di ruang rapat DPRD Kota Depok, Kamis (18/8/2016)

depok.go.id – Bertempat di ruang rapat DPRD Kota Depok dalam rangka Penyampaian nota keuangan perubahan APBD dan Raperda perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan Siang tadi, Kamis (18/8/2016). Hadir dalam rapat tersebut, Walikota Depok Mohammad Idris, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, Anggota DPRD Kota Depok, Unsur Muspida, Kepala instansi vertikal, Kepala OPD Kota Depok, Camat, LSM, Media, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Depok menyampaikan bahwa asumsi pendapatan daerah tahun ini mengalami perubahan akibat adanya penyesuaian proyeksi  pendapatan daerah. Perubahan Belanja Daerah disebabkan oleh adanya perubahan alokasi dan  sumber pendanaan.

“Demikian juga dengan perlunya penyesuaian terhadap pembiayaan daerah. Selain  itu, terdapat pula keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja dan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan APBD,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Ia juga merasa bersyukur bahwa perekonomian Kota Depok dapat tumbuh diatas 7%, laju inflasi terkendali di bawah 5%, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah.

Selain itu, untuk rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini diusulkan Pendapatan sebesar Rp2.501.705.367.516,68. Dari Pendapatan semula sebesar Rp2.263.644.040.977,52

“Dengan demikian mengalami kenaikan sebesar Rp238.061.326.539,16 atau meningkat sebesar 10,52%,” pungkasnya.

Sedangkan Kebutuhan Pos Anggaran Belanja Daerah diusulkan sebesar Rp3.404.354.400.736,16 atau meningkat 20,71% dari Anggaran Belanja sebelum Perubahan APBD Tahun 2016 Sebesar Rp2.820.344.040.977,52.

“Terhadap defisit ini direncanakan dapat dipenuhi dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA),” katanya.

Dirinya menjelaskan adapun perubahan belanja daerah ini meliputi pembiayaan bagi Penyesuaian terhadap belanja tidak langsung seperti Belanja Gaji dan/tunjangan DPRD Kota Depok, Penyesuaian terhadap kenaikan Tambahan Penghasilan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok, serta Pengalokasian belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan Hibah Dana BOS Sekolah Swasta, bantuan sosial RTLH.

“Tak kalah pentingnya diperuntukkan bagi Siswa Rawan DO, Pemberian Santunan Kematian, Beasiswa kuliah prestasi untuk masyarakat miskin, serta penyesuaian terhadap belanja tidak terduga dan kebutuhan mendesak lainya,” tandasnya. (Nurul Hasanah/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Bagikan post melalui :