penyaluran bantuan sosial

Menteri Sosial Republik Indonesia ( RI) Khofifah Indar Parawansa , pada saat melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial BPNT melalui mekanisme yang transparan dan akuntable oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia Sabtu (18/11/2017) . ( Diskominfo)

depok.go.id – Kepedulian terhadap kaum dhuafa merupakan program pemerintah yang menjadi salah satu target Pemerintah Kota maupun pusat saat ini. Salah satunya yang dijalankan adalah dengan penyaluran bantuan sosial BPNT melalui mekanisme yang transparan dan akuntable oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia .

Dalam sambutan Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang dibacakan Asisten Hukum dan Sosial Kota Depok, Sri Utomo mengatakan penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. Program yang diberikan oleh kementrian ini menjadi salah satu upaya efektifitas ketepatan sasaran program dalam mendorong peningkatan pendapatan bagi penerima bantuan.

“Di tahun 2017 ini, sasaran Kota Depok ada 11.392 Kartu Penerima Manfaat ( KPM) PKH dengan total 21,5 Rp miliar dan 36.393 KPM penerima BPMT total Rp 48 miliar,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok sangat mengapresiasi atas program yang diberikan oleh Kementrian Sosial khususnya bagi masyarakat di Kota Depok. Melalui program ini masyarakat yang tidak mampu akan berkurang, nantinya akan membantu dalam kemajuan Kota.

“Bantuan yang disalurkan melalui sistem perbankan yang nantinya akan sangat transparan. Pemerintah membantu mengontrol program tersebut sehingga menuju kepada masyarakat yang sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia ( RI) Khofifah Indar Parawansa menuturkan program kementrian  merupakan kerjasama antar Himpunan Bank Negara yakni , BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Pada bulan November ini, diharapkan bantuan tuntas sebab bulan Desember Kementrian Dosial akan mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari enam juta  ditambah empat juta se Indonesia dan di Kota Depok akan bertambah 3.800 KKS.

“Jika ada penambahan KPM di Kota Depok, bukan berarti angka kemiskinan bertambah di Kota Depok. Ke depan, kami berharap Pemerintah Kota Depok secara maksimal mengawal pencairan PKH maupun BPNT agar di November ini tuntas,” pungkasnya.

Penulis : Dian Afrianti Kunto

Editor : Retno Yulianti dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :