DSC_0150

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat melahirkan peraturan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pembuatan sebuah Perda Inisiatif merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi tersebut.

DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Inisiatif Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Oleh Pengembang di Kota Depok, Selasa (19/03/2013).

Acara dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Botin dan dilanjutkan pemaparan latar belakang mengenai inisiatif Raperda tersebut oleh Prihandoko, selaku Koordinator Komisi A DPRD Kota Depok.

Kota Depok yang memiliki luas 200,29 kilometer persegi, saat ini memiliki penduduk lebih dari 1,8 juta jiwa dengan kepadatan 10 jiwa perkilometer persegi. Dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan di Kota Belimbing ini, maka kebutuhan akan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sangat kompleks.

Selama ini DPRD Kota Depok memandang belum ada peraturan yang rinci mengatur penyediaan serta penyerahan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang ke Pemkot Depok.

“Raperda inisiatif ini dirancang agar permasalahan penyerahan dapat dilakukan dengan lebih baik, hingga dapat menjadi aset dan kekayaan daerah depok hingga bisa dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat Kota Depok”, jelas Prihandoko.

“Rancangan ini sangat positif, sebenarnya undang-undang mengenai ini sudah ada, namun supaya lebih mantap, kita buat menjadi perda dan secara umum kontennya masih kita pelajari”, ujar Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad menanggapi Raperda ini.

Dalam rapat yang dihadiri oleh 33 Anggota Dprd, Wakil Walikota, Sekda dan OPD Kota Depok ini, dijelaskan bahwa Raperda ini terdiri dari 13 bab dan 33 pasal, akan dibahas lebih lanjut pada rapat hari Rabu (20/03/2013) esok.

(Diskominfo/Rysko)

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat melahirkan peraturan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pembuatan sebuah Perda Inisiatif merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi tersebut.

DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Inisiatif Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Oleh Pengembang di Kota Depok, Selasa (19/03/2013).

Acara dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Botin dan dilanjutkan pemaparan latar belakang mengenai inisiatif Raperda tersebut oleh Prihandoko, selaku Koordinator Komisi A DPRD Kota Depok.

Kota Depok yang memiliki luas 200,29 kilometer persegi, saat ini memiliki penduduk lebih dari 1,8 juta jiwa dengan kepadatan 10 jiwa perkilometer persegi. Dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan di Kota Belimbing ini, maka kebutuhan akan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sangat kompleks.

Selama ini DPRD Kota Depok memandang belum ada peraturan yang rinci mengatur penyediaan serta penyerahan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang ke Pemkot Depok.

“Raperda inisiatif ini dirancang agar permasalahan penyerahan dapat dilakukan dengan lebih baik, hingga dapat menjadi aset dan kekayaan daerah depok hingga bisa dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat Kota Depok”, jelas Prihandoko.

“Rancangan ini sangat positif, sebenarnya undang-undang mengenai ini sudah ada, namun supaya lebih mantap, kita buat menjadi perda dan secara umum kontennya masih kita pelajari”, ujar Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad menanggapi Raperda ini.

Dalam rapat yang dihadiri oleh 33 Anggota Dprd, Wakil Walikota, Sekda dan OPD Kota Depok ini, dijelaskan bahwa Raperda ini terdiri dari 13 bab dan 33 pasal, akan dibahas lebih lanjut pada rapat hari Rabu (20/03/2013) esok.

(diskominfo/rysko)

Bagikan post melalui :