Dwi Haryono selaku perwakilan dari Dit-PPU Badan Kepegawaian Negara tengah memberikan pemaparan tentang PP No 53 Tahun 2010. (Oipin/diskominfo)

depok.go.id-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok hari ini menggelar pembekalan tentang peraturan kepegawaian. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 ASN Pemkot Depok tersebut, membahas tentang dua Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Depok, Siti Hasanah mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan kegiatan perdana di tahun 2019. Ke depan, pihaknya akan melakukan dua kali kegiatan serupa dan serangkaian proses monitoring.

“Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada para pegawai pemerintah, agar memahami implementasi aturan kepegawaian. Dengan demikian, mereka benar-benar bekerja sesuai tupoksi,” ujarnya, di Hotel Santika, Margonda, Selasa (19/03/2019).

Dikatakan Siti, peserta yang ikut terdiri dari para lurah se-Kota Depok dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah (PD). Pelibatan lurah, kata Siti, karena mereka terjun langsung ke masyarakat dan merupakan ujung tombak pelayanan Kota Depok di level terbawah.

“Mudah-mudahan dengan pembinaan ini dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan ASN, sehingga tidak ada lagi yang beralasan tidak tahu tentang peraturan, karena sudah kita jelaskan di kesempatan ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN Direktorat Peraturan dan Perundang-undangan (Dit-PPU) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dwi Haryono mengatakan, penegakan kedisplinan bagi pegawai yang ada di masing-masing PD, hukumnya wajib. Implementasinya, setiap atasan dan pejabat yang berwenang, ketika terjadi kasus harus melaksanakan klarifikasi kepada yang bersangkutan.

“Apabila dugaannya sudah kuat, harus dilaksanakan pemeriksaan. Setelah itu, baru bisa ditetapkan jenis atau hukuman disiplin, baik berupa teguran lisan atau paling berat diberhentikan sebagai PNS,” ucapnya.

Penulis: Pipin Nurullah

Editor: Dunih

Diskominfo

Bagikan post melalui :