depok.go.id – Pemerintah Kota Depok saat ini sudah merampungkan draft Raperda mengenai Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang bakal menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kesehatan di kota belimbing ini. Hal tersebut disampaian oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok.

“Kami sudah mengajukan melalui bagian hukum untuk dimasukkan ke proleg untuk tahun ini,” ujarnya.

Lies mengatakan, bahwa Raperda ini nantinya akan menjadi sistem acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Depok. Selain itu, diharapkan pula dengan disusunnya SKD, kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dapat sejalan dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan prakteknya dapat disesuaikan dengan potensi dan kondisi masyarakat Depok.

“Urgensi dari penyusunan SKD ini adalah bahwa kesehatan merupakan salah satu strategis dalam RPJMD Depok,” tambahnya.

Dirinya mengatakan bahwa SKD di Kota belimbing ini sebenarnya sudah disiapkan sejak 2012, saat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Selanjutnya, berturut-turut Depok melaksanakan pembahasan internal lintas OPD, kaji banding ke daerah lain serta melaksanakan analisis situasi di Kota Depok, penyusunan naskah akademik dan penyusunan draft Raperda SKD dan pada 2016 ini mengusulkan draft Raperda tersebut dalam prolegda.

“Penyusunan ini sudah lama dilakukan melalui beberapa tahap, jadi kami tidak main-main dalam mengajukan Raperda SKD ini. Saat ini, dokumen yang sudah ada yaitu analisis situasi kesehatan Kota Depok, naskah akademik SKD Kota Depok dan juga draft Raperda SKD Depok,” tambahnya.

Lies menambahkan bahwa SKD ini akan sejalan dengan rencana strategis pembangunan kesehatan Kota Depok. Dengan begitu, antara sistem dan rencana strategisnya dapat saling berkaitan sehingga program dan pembangunan yang ada dalam rencana strategis tersebut mengacu pada SKD.

“Misalkan dalam aturan SKD menyatakan bahwa Puskesmas harus menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau harus terakreditasi, maka di RPJMD nanti kita buat Puskesmas itu harus BLUD dan juga terakreditasi,” jelasnya.

Dirinya juga dengan tegas mengatakan bahwa Depok sudah siap untuk menjalankan SKD ini, karena menurutnya mengenai SDM dan juga sarana prasarana Depok sudah mumpuni. Dalam SKD ini pelayanan kesehatan yang disediakan tidak hanya milik Pemkot saja namun juga milik swasta baik itu rumah sakit, klinik, bidan mandiri ataupun dokter praktek.

“Mereka juga harus mengikuti  sistem ini, bukan hanya yang milik Pemkot saja. Dengan begitu, bisa dikatakan kami sudah siap memiliki Perda SKD ini, karena jika sistem sudah tertata maka akan berpengaruh kepada peningkatan pelayanan ke masyarakta juga” tutupnya. (Rysko/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Bagikan post melalui :