depok.go.id – Kepala Dinkes Kota Depok Noerzamanti Lies menyatakan bahwa Depok sudah siap untuk memiliki Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) baik SDM ataupun Sarana dan Prasarana Kesehatan di kota belimbing ini. Hal tersebut disampaikan beliau terkait dengan Raperda mengenai SKD yang telah diajukan tahun ini.

“Depok siap, karena penyedia pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah dan juga swasta sudah cukup banyak,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan bahwa subsistem dalam SKD ini antara lain adalah upaya kesehatan yang terbagi menjadi dua, diantaranya adalah Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang bersifat ialah yang kuratif dan rehabilitatif dan juga Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang bersifat prefentif dan promotif. Dalam hal ini, dikatakan Lies bahwa pelayanan kesehatan milik Pemkot yakni Puskesmas merupakan sarana UKM karena bersifat prefentif dan promotif yaitu upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan melalui program seminar dan juga penyuluhan terhadap masyarakat untuk meminimalisir atau mencegah masyarakat mengidap penyakit, misalnya adalah dengan menjalankan pola hidup sehat atau penyuluhan kesehatan gigi bagi anak-anak.

“UKP itu khusus perseorangan dan tidak dapat disamaratakan, terkecuali UKM dapat disamaratakan karena lebih mengarah kepada publik,” tuturnya.

Rumah sakit, dokter praktek atau klinik itu termasuk dalam UKP yang bersifat kuratif itu lebih ke privat atau perorangan, maksudnya adalah kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit. Pemkot juga sedang melakukan koordinasi dengan pihak BPJS dan klinik terkait pelayanan kesehatan, saat ini jumlah klinik yang bekerjasama dengan BPJS sekitar  60 – 70 dari 200 klinik yang ada di Kota Depok.

“Klinik lain yang belum bergabung dengan BPJS kita mediasi untuk bergabung guna menyejahterakan masyarakat dalam permasalahan kesehatan,” tambahnya.

Selain itu, mengenai dana di bidang kesehatan, saat ini Depok sudah mengalokasikan 20 persen APBD kesana. Hal tersebut mengacu kepada amanah UU Pemerintah No. 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus menganggarkan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat.

“10 persen adalah batas minimal dan Depok sudah dapat melampaui itu, maka dianggarkan sekitar 20 persen untuk kesehatan,” jelasnya.

Dengan kesiapan SDM, Sarana Prasarana serta suntikan dana APBD ini, dikatakan beliau bahwa Depok sudah siap untuk menjalankan Perda SKD yang telah diajukan dalam Prolegda ini. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan draft Raperda sendiri sudah dilakukan sejak 2013 lalu yang mengacu kepada Sistem Kesehatan Nasional (SKN), yang dalam prosesnya Pemkot sudah melakukan beberapa tahapan, yakni pembahasan internal lintas OPD sejak 2013, Kaji banding ke Daerah lain serta melaksanakan analisis situasi di Kota Depok, penyusunan naskah akademik dan penyusunan draft Raperda SKD dan pada 2016 ini mengusulkan draft Raperda.

“Kita sudah siap, namun pointnya adalah bukan mengenai siap atau tidak siapnya, tapi lebih kepada acuan sistem kesehatan yang akan kita terapkan, karena jika kita sudah memiliki sistem maka kita harus menjalankan sistem tersebut, kan inti dari SKD ini adalah menjamin kesehatan masyarakat Kota Depok,” tutupnya. (Rysko/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Bagikan post melalui :