kunker bantul

Asisten Ekbang Setda, Herman menyambut rombongan DPRD Kabupaten Bantul, yang melakukan studi komparasi tentang Perizinan Usaha. (Foto: Pipin/Diskominfo)

depok.go.id – DPRD Kabupaten Bantul hari ini melakukan studi komparasi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Kedatangan rombongan tersebut, ingin belajar tentang kebijakan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan, serta kebijakan pembinaan dan perizinan usaha jasa konstruksi di Kota Depok.

Rombongan berjumlah 20 orang ini, disambut oleh Herman Hidayat selaku Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok. Hadir juga perwakilan perangkat daerah terkait, seperti Bagian Ekonomi Setda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perdagangan dan Perindusttrian (Disdagin), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.

“Menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami atas kunjungan mereka. Alhamdulillah, kami dinilai baik terkait penanganan terhadap perizinan usaha,” kata Herman, di Balai Kota, Selasa (20/02/2018).

Herman melanjutkan, dalam proses perizinan ke pihak pembangun atau pengembang, sudah ada ketetapan harus menyiapkan lahan sekitar dua  persen dari luas total untuk pengembangan usaha mikro.

“Poin ini, yang di antaranya akan mereka terapkan di Bantul,” katanya.

Senada dengan pernyataan Herman, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Widodo mengatakan, Depok memiliki ragam sentra industri kreatif. Selain itu, dalam hal penataan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok dinilainya lebih implementatif.

“Seperti peraturan dari Menteri Perdagangan (Mendag) tentang penghapusan Surat Izin Gangguan (HO), di sini sudah bisa dijalankan lewat Peraturan Wali Kota (Perwal). Di kita masih ada, dan poin ini yang akan kita sesuaikan dengan kondisi di Bantul,” tutupnya.

Penulis: Pipin Nurullah
Editor: Dunih dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :