depok.go.id-Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana menyebut, saat ini perolehan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Depok masih di angka 66 persen. Namun, dia optimistis target bisa tercapai mengingat jumlah pengajuan PBB di Depok terus bertambah.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya masyarakat membayar PBB sudah dekat jatuh tempo. Saat ini memang baru 66 persen, namun pengajuan pembayaran PBB semakin hari semakin bertambah,” ujar Nina Suzana, di ruang kerjanya, Selasa (20/08/2019).

Dikatakannya, jatuh tempo pembayaran PBB berakhir pada 31 Agustus 2019. Dari target sekitar Rp 295 miliar pada tahun ini, hingga kemarin (19/08) baru terkumpul Rp 178 miliar.

“Dari awal tahun 2019 sampai kemarin sudah ada 319.024 yang membayar PBB. Artinya, pembayaran pajak yang terkumpul Rp 178.762.661.584,” tambahnya.

Dirinya juga mengaku, tidak sedikit juga masyarakat yang baru bayar setelah lewat jatuh tempo, atau sekitar September sampai Desember.

“Kalau sudah lewat jatuh tempo, dikenakan sanksi atau denda sebesar dua persen dari total pembayaran pajak tersebut setiap bulannya,” jelas Nina.

Guna mengantisipasi kepadatan di loket PBB yang berada di lingkungan Balai Kota, kata Nina, BKD Kota Depok telah bermitra dengan bank-bank konvensional, mini market, dan juga kantor kecamatan.

“Pembayaran bisa dilakukan di tempat-tempat resmi yang telah bekerja sama dengan Pemkot Depok,” ucapnya.

Penulis: Vidyanita

Editor: Dunih

Diskominfo

Bagikan post melalui :