fopd

Forum OPD DPMPTSP Kota Depok di Wisma Hijau, (21/02/2017). (Foto : Rysko/Diskominfo)

depok.go.id – Kabar baik bagi para pengembang yang hendak melakukan investasi di Kota Depok, karena saat ini segala proses perizinan di Kota Depok sudah dilakukan secara satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan pelayanan yang terintegrasi ini, diharapkan para pengembang bisa merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mengurus perizinan.

“Sekarang berinvestasi akan lebih dimudahkan karena sudah satu pintu,  yaitu di dinas kami,” ujar kepala DPMPTSP, Yulistiani Mochtar saat ditemui di forum OPD DPMPTSP di Hotel Bumi Wiyata, Selasa (21/02/2017).

Menurutnya, walaupun masih ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas lain, namun sesuai arahan dari Focus Group Discussion (FGD) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semua harus daftar ke loket. Selanjutnya pihak DPMPTSP akan mengurus ke dinas teknis yang terkait yang tahun ini akan mulai diterapkan.

“Kalau sekarang masih langsung ke dinas teknisnya, itu yang tidak diperbolehkan oleh KPK,” ucapnya.

Dirinya mengatakan, beberapa rekomendasi yang masih perlu berkoordinasi dengan dinas lain antara lain adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait rekomandasi peil banjir, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) terkait proteksi kebakaran, dan Dinas Perhubungan terkait rekomendasi lalu lintas.

“Jadi misal pengembang mengurus Amdal, nanti mereka daftar ke loket. Baru nanti kita akan mengurus ke dinas teknisnya,” jelasnya.

Sementara itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Herman Hidayat mengatakan, banyaknya investor yang ingin menanamkan modal di Kota Depok merupakan sebuah berkah. Dengan begitu, pembangunan kota bisa menjadi lebih modern. Namun, ia berharap agar izin yang dikeluarkan lebih selektif sehingga tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan dan kemacetan lalu lintas.

“Ini merupakan tantangan kita agar bisa lebih selektif dan ketat, namun tidak mengesampingkan kemudahan pelayanan,” tandasnya.

Penulis: Rysko
Editor: Dunih dan Yulia Shoim

Diskominfo

Bagikan post melalui :