PKK

Optimis Depok: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Elly Farida, membahas perihal ketahanan keluarga di sela-sela Sosialisasi Perda Depok Kota Layak Anak di Aula Lantai 10, Gedung Dibaleka II, Selasa (21/02/2017). (Foto: Janet/Diskominfo)

depok.go.id – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Depok, Elly Farida optimis dapat mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak. Untuk mencapai itu, ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor, selain tersedianya pendidikan dan kesehatan yang menunjang.

“Kita harus optimis dan mari membangun sistem terkait ketahanan keluarga. Sebab, anak adalah aset negara,” ujar Elly Farida, usai kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Depok Kota Layak Anak 2017 di aula lantai 10, Gedung Dibaleka II, Selasa (21/02/2017).

Menurutnya, saat bicara mengenai Depok Layak Anak. Maka fokus pertama adalah mengenai keluarga atau keharmonisan keluarga. Kemudian, peran orangtua dalam mendidik karakter anak juga sangat penting. Lebih lanjut, Bunda Elly, sapaan akrabnya, menjelaskan, ketahanan keluarga merupakan program unggulan Kota Depok. Karena itu, memerlukan sinergitas antara institusi pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah dan semua pihak termasuk dari PKK, untuk mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak.

“Dalam membangun Kota Layak Anak tidak semata-mata tentang infrastruktur, harus dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan agama, moralitas dan pengetahuan tentang seks usia dini,” jelasnya.

Ia menambahkan, banyak kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang memiliki status urgensi darurat. Untuk mengatasi persoalan itu, Kota Depok mempunyai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang di dalamnya terdapat satuan tugas untuk melakukan bantuan hukum bagi korban kekerasan.

“Faktor kekerasan apapun akan diamati dan dipelajari, selain pembinaan mengenai keluarga, pemberdayaan ekonomi juga akan dilakukan. Koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga harus dibangun. Kerjasama itu, demi terpenuhinya KLA atau lima cluster konvensi hak anak seperti, hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan dan perlindungan khusus,” pungkasnya.

Penulis: Janet Swastika

Editor: Dunih dan Rita Nurlita

Diskominfo

Penulis: Janet
Editor: Dunih

Bagikan post melalui :