depok.go.id – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok, Sri Utomo, mengatakan bahwa pihaknya berharap seluruh PNS dapat lebih memahami keberadaan, fungsi, dan tugas PNS di Depok. Hal tersebut dikarenakan bahwa selama ini masih ada beberapa aparatur yang belum bisa mengerti fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat.

“PNS harus dapat mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat, itu merupakan hal mutlak yang harus dipahami,” jelas Sri.

Penyimpangan disiplin yang kerap dilakukan yaitu kinerja yang buruk seperti tidak masuk tanpa izin, pulang kerja tidak pada waktunya dan tidak menghadiri apel merupakan hal yang terkadang terjadi. Bagi mereka yang melanggar disiplin proses pembinaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Jika ada PNS yang melanggar, tak hanya PNS tersebut saja yang akan terkena peneguran, begitupun dengan pejabatnya, mereka bisa kena PP 53 karena dianggap tidak bisa membina bawahan, dan hukumannya itu bisa sama dengan bawahannya yang melakukan penyimpangan. Jadi memang cukup berat dan atasan sudah tidak bisa lagi bersikap lembek terhadap bawahannya.

“Proses penindakan berlangsung secara berjenjang, pembinaan juga secara berjenjang. Kalau masih membandel, maka akan diajukan kepada Walikota melalui BKD agar dapat ditindak lebih keras lagi,” ujarnya.

Sri juga mengatakan bahwa sanksi bagi PNS itu ada tiga, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Adapun untuk sanksi ringan itu hanya diberikan surat peringatan. Sementara untuk sanksi sedang, hukumannya adalah penundaan gaji berkala, sedangkan untuk sanksi berat adalah pemberhentian atau penurunan pangkat selama tiga tahun.

“Semua sanksi itu sudah tertuang dalam PP 53, kami selalu mengacu kepada peraturan tersebut terkait kedisiplinan PNS,” ujarnya. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :