Kepala BPJS Kesehatan Depok Maya Febriyanti Purwandari (kiri) bersama Kepala Dinas Kesehatan

Kepala BPJS Kesehatan Depok Maya Febriyanti Purwandari (kiri) bersama Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Noerzamanti Lies menunjukkan surat perjanjian kerjasama. (Foto : Janet/Diskominfo)

depok.go.id- BPJS Kesehatan Kota Depok bersama Pemerintah Kota menandatangani perjanjian kerja sama Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD untuk masyarakat prasejahtera. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodir jaminan kesehatan warga Depok, dengan tujuan terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta di tahun 2019.

Kepala BPJS Kesehatan Depok Maya Febriyanti Purwandari mengatakan, perjanjian tersebut merupakan lanjutan dari optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).  Khususnya peralihan dari jamkesda ke BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

“Untuk saat ini peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui jamkesda ada 156 juta jiwa dengan biaya Rp 3,5 miliar setiap bulan,” tuturnya kepada depok.go.id, usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pemkot Depok di Fave Hotel, Kamis (21/12/2017).

Dikatakannya, dilanjutkan kerja sama ini karena  sebagian besar peserta JKN-KIS kelas tiga mandiri tidak mampu membayarkan iuran. Untuk itu, pihaknya ingin mengakomodir peserta yang tidak mampu untuk di masukkan kedalam PBI APBD.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Noerzamanti Lies menuturkan, pemerintah akan terus bersinergi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terlebih masyarakat pra sejahtera yang ada di Kota Depok

“Pemkot Depok per triwulan akan membayarkan iuran peserta PBI APBD. Jumlahnya pun fluktuasi. Tetapo berapa pun jumlahnya pemerintah akan terus membayarkannya,” katanya.

Dirinya menambahkan, masyarakat pra sejahtera yang menjadi PBI APBD telah melewati verifikasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Maka itu, bantuan sudah tepat sasaran yaitu kepada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu.

“Masyarakat yang memang merasa kurang mampu dapat langsung datang ke Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan. Jika administrasi lengkap dan ketika diverifikasi memang berhak, maka akan langsung dimasukan ke dalam PBI APBD,” tutupnya.

Penulis : Janet Swastika

Editor  : Retno Yulianti dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :