Wali Kota Depok memberikan arahan saat pembukaan IDN Award 2019 di Hotel Bumi Wiyata. (Bima/Diskominfo)

depok.go.id-Dalam menghadapi tantangan digitalisasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendorong seluruh sekolah di Kota Depok menerapkan proses pembayaran nontunai. Sebagai langkah awal, pihak Pemkot akan menjalin sinergisitas dengan usaha rintisan (startup) yang konsen di bidang digitalisasi pembayaran untuk lembaga pendidikan.

“Tentu kita bangun terlebih dahulu komunikasi dengan komunitas-komunitas startup. Masing-masing konsep dari mereka akan kita kaji lebih dalam,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di Hotel Bumi Wiyata-Beji, Jumat (22/03/2019).

Mohammad Idris berpendapat, penerapan digitalisasi keuangan lembaga pendidikan merupakan sebuah keniscayaan. Dikatakannya, berdasarkan survei sederhana dari Infra Digital Nusantara (IDN), salah satu startup digitalisasi pembayaran, yang dilakukan di beberapa sekolah di Kecamatan Tapos, sekitar 95 persen orang tua dan tenaga pendidik di sekolah, menyetujui diterapkannya pembayaran nontunai.

“Pendidikan melalui digital menjadi sarana memudahkan masyarakat dalam pembayaran dengan digital, kolaborasi ini diperuntukkan agar masyarakat dimudahkan dalam memperoleh pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mulyadi mengatakan, pembayaran nontunai sudah diterapkan di beberapa sekolah negeri. Misalkan pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembayaran gaji guru yang langsung dibayarkan ke rekening guru, termasuk anggaran belanja sekolah transaksinya sudah online.

“Tentu ini semua memberikan suatu kemudahan dan efisiensi, misalkan efektivitas kinerja dari sisi waktu dan tenaga,” ucapnya.

 

Penulis: Pipin Nurullah
Editor: Dunih
Diskominfo

Bagikan post melalui :