depok.go.id – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok selalu mengedepankan penyelesaian melalui upaya mediasi agar dapat diselesaikan secara diversi. Proses yang dimaksud yaitu proses musyawarah antara korban dan pelaku agar kasusnya tidak sampai ke pengadilan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) yang memiliki koordinasi dengan P2TP2A, Widyati Riyandani, menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 7 disebutkan upaya hukum diversi bisa dilakukan untuk tindak pidana yang melibatkan anak dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan perbuatan yang pengulangan tindak pidana.

“Kami sebisa mungkin melindungi hak-hak anak, sekalipun anak tersebut berhadapan dengan hukum sebisa mungkin dilakukan upaya diversi untuk menghindari mereka dari hukuman penjara,” ujar Wid.

Selain upaya diversi, apabila tindak pidana dilakukan oleh anak, maka P2TP2A akan berupaya untuk memberikan pendampingan hukum. Dikatakan Wid, baru tahun ini pendampingan hukum mulai diberlakukan.

“Memang pertama kali kita mencoba menyelesaikan dengan mediasi melalui diversi, namun apabila hal itu tidak dapat dilakukan mulai tahun ini, P2TP2A akan memberikan pendampingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum,” jelasnya.

Terhitung P2TP2A sudah melayani 70 kasus pada 2012, sedangkan tahun 2013 sebanyak 40 kasus, dan tahun 2014 sebesar 57 kasus yang melibatkan anak-anak ataupun perempuan. Untuk itu, Wid mengimbau kepada masyarakat agar tidak segan untuk menghubungi P2TP2A jika mendapatkan kasus kekerasan pada anak dan perempuan, baik yang menjadi korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. (Nurul Hasanah/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :