rapat dprd

Walikota Depok Mohammad Idris saat menerima tanggapan delapan fraksi terkait  nota keuangan  dan Raperda Perubahan APBD 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (22/8/2016)

depok.go.id – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, delapan fraksi menanggapi Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2016 di depan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Ketua DPRD beserta anggota, LSM juga media, Senin (22/8/2016).

Dalam paparannya, kedelapan fraksi menyatakan berbagai catatan, kritikan dan masukan agar perubahan APBD nantinya tidak menimbulkan SILPA bagi pembangunan di Kota Depok ini.

“Tahun lalu realisasi anggaran hanya mencapai 50 persen dari anggaran belanja, hal ini untuk menjadi perhatian agar tidak terulang pada APBD 2016. Anggaran harus terserap dengan baik, jangan sampai menimbulkan SILPA,” ujar salah satu dari fraksi PAN, Lahmudin saat membacakan tanggapan.

Senada dengan itu, Mazhab HM dari fraksi PPP mengatakan, adanya perubahan anggaran haruslah menjadi tolak ukur bagaimana anggaran tersebut untuk bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami prinsipnya mendukung, namun anggaran tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami siap memberi masukan dan mendukung program Pemerintah,” paparnya.

Sementara, Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan masukan-masukan yang dipaparkan delapan fraksi nantinya akan disampaikan kembali kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga diharapkan, program-program dapat terealisasi dengan baik.

“Akan kami sampaikan kepada OPD terkait, mengenai SILPA kami akan perhatikan serapan anggaran pada semester satu tahun anggaran 2016. Diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat direalisasikan sampai akhir Desember 2016 ini,” tutur Idris.

Seperti diketahui, bahwa penambahan dalam anggaran perubahan tersebut keseluruhannya mencapai Rp500 miliar lebih. Anggaran tersebut termasuk tunjangan penghasilan untuk kesejahteraan PNS serta tunjangan perumahan untuk anggota DPRD.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan rancangan perubahan pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2016 diantaranya pos anggaran pendapatan daerah yang diusulkan pendapatan sebesar Rp2,5 triliun lebih dari pendapatan semula sebesar Rp2,2 triliun lebih.

“Dengan demikian mengalami kenaikan sebesar Rp238 miliar lebih atau meningkat sebesar 10,52 persen,” tambahnya.

Dikatakannya, bahwa perubahan anggaran APBD tahun 2016 yang terjadi merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meluruskan kembali rencana pendapatan dan pembiayaan yang telah disusun pada APBD Kota Depok. (Vidyanita/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Bagikan post melalui :