depok.go.id – Upaya meningkatkan partisipasi kalangan swasta dalam menyumbang lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) akan menambahkan persyaratan perizinan perumahan berupa proposal visualisasi RTH. Hal ini dilakukan untuk penambahan RTH privat dari sektor perumahan.

Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Distarkim Kota Depok, Nani Zara mengatakan pengembang perumahan yang akan mengurus izin tersebut diharuskan menyertakan proposal visualisasi RTH dalam site plan. Syarat proposal visualisasi itu juga disebutkan dalam Permen PU No.5 Tahun 2008, tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.

“Dalam proposal itu, dicantumkan luas, letak, jenis vegetasi dan sarana taman. Itu nanti ditampilkan dalam bentuk visual,” ujarnya, kemarin saat ditemui pada seminar menciptakan RTH yang berkualitas, di Balaikota.

Dia menambahkan, saat ini dalam perizinan perumahan belum ada pencantuman syarat proposal visualisasi RTH. Persyaratan itu sedang direncanakan dalam bentuk peraturan walikota dan rencananya November 2015 nanti, perwal tersebut sudah bisa keluar.

Kondisi yang terjadi saat ini, kerap ditemui perencanaan RTH dalam kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan rencana. Pendirian RTH di perumahan biasanya hanya diperhatikan dari aspek kuantitasnya saja, sedangkan kualitasnya masih terabaikan.

Terkait hal ini, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il mengatakan kepada kalangan pengembang perumahan yang mengikuti aturan tersebut, agar tidak perlu khawatir terhadap pembentukan pengawas RTH di level kecamatan/kelurahan, dan tidak melihatnya sebagai suatu bentuk ancaman.

“Pengembang hendaknya menyikapi pembentukan pengawas itu secara positif. Anggap sebagai rekan yang bisa memberikan solusi dalam standart pengadaan RTH,” terangnya.

Orang nomor satu di Kota Depok itu menambahkan, peran pengembang diharapkan bisa membantu upaya pencapaian target penyediaan RTH di Depok.

“Bisa saja pemerintah menyediakan anggaran secara penuh tiap tahun. Tapi, itu akan mengabaikan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan,” tutupnya. (Vidyanita/Ed: Faizal Satrio – Diskominfo)

Bagikan post melalui :