MOU BPJS

Pemkot Depok melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan di aula lantai I, Balai Kota Depok, Selasa (22/12/15). (Foto : Nita/Diskominfo)

depok.go.id – Pemerintah Kota Depok telah menggulirkan program sistem jaminan pemeliharaan bagi keluarga miskin melalui Jamkesda sejak tahun 2010, di mana ini merupakan program prioritas sebagai wujud komitmen Pemkot Depok terhadap pelayanan publik khususnya aksebilitas masyarakat yang kurang mampu terhadap kesehatan.

Berangkat dari hal tersebut, Pemkot Depok melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan di aula lantai I, Balai Kota Depok, Selasa (22/12/15). Adapun Isi MoU tersebut terkait peleburan anggota Jamkesda yang akan ditransisikan menjadi peserta BPJS.

Sebelum penandatanganan nota kesepahaman, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok telah melaksanakan rangkaian kegiatan, seperti updating data peserta Jamkesda, pencocokan dan penelitian terhadap 188.660 peserta Jamkesda, sinkronisasi data dengan Disdukcapil, verifikasi data dan uji sosialisasi publik.

“Hasil data dari Disdukcapil terdapat sebanyak 187.465 jiwa, dan 270 warga yang belum memiliki NIK. Bagi yang belum diintegrasi pada tahap pertama ini maka akan menyusul, untuk sementara mereka bisa manfaatkan kartu Jamkesda sampai 2016,” ujar Kepala Dinkes Kota Depok, Noerzamantie Lies.

Dia menambahkan, rencana dan tindak lanjut usai penandatanganan MoU, Dinkes akan melakukan pelaksanaan validasi data untuk proses integrasi selanjutnya, monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan Jamkesda terhadap BPJS Kesehatan dan pelayanan yang dilaksanakan setelah proses integrasi serta pelaksanaan rekonsiliasi Dinkes dengan BPJS.

“Dengan adanya nota kesepakatan ini, Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat menambah provider rumah sakit guna melayani masyarakat di Kota depok,” tutur Lies.

Senada dengan itu, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, memberikan apresiasi terhadap Dinkes dan BPJS yang senantiasa berkolaborasi dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

“Kami berharap BPJS proaktif dalam melayani masyarakat khususnya yang kurang mampu. Jangan ada lagi keluhan yang keluar dari mulut rakyat kecil,” kata Nur Mahmudi yang juga mengharapkan adanya penyadaran terhadap rumah sakit negeri dan swasta untuk memperhatikan pelayanan BPJS. (Vidyanita/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :