ruang-terbuka-hijau

Ilustrasi (sumber: google)

depok.go.id – Terkait adanya rencana penambahan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Anggota Dewan dari fraksi Golkar, Tajudin Tabri memberi masukan agar RTH tersebut bisa dibangun di Pusat Kota dan dekat dengan kantor Pemkot Depok.

“Menurut kami, posisi RTH harus dekat dengan Balaikota agar dapat dipantau dan tidak disalahgunakan menjadi tempat prostitusi,” ujarnya, saat ditemui di DPRD, kemarin (22/8/2016).

Selain itu, lanjutnya, RTH yang dekat dengan kantor Pemerintahan akan membuat lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat, juga strategis. Sehingga memudahkan mereka untuk berinteraksi satu sama lain.

Menyikapi usulan tersebut, Walikota Depok Mohammad Idris berpendapat, dana yang dikucurkan untuk pembebesan lahan akan semain tinggi jika RTH dilokasikan di Pusat Kota seperti Margonda

“RTH sebaiknya tidak berkumpul di Pusat Kota, selain tidak merata, harga tanah di Margonda sangat mahal. Rp235 Milyar jika di Margonda hanya dapat satu hektar, sedangkan jika kita beli lahan di Grand Depok City (GDC) bisa dapat tiga hektar,” tutur Idris.

Selain itu, dirinya menambahkan, di Margonda sudah banyak perkantoran sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat yang hendak mengunjungi taman di Pusat Kota seperti timbulnya kemacetan, polusi udara serta kebisingan.

“Menurut kami, GDC juga masih bisa dijangkau dan tidak terlalu jauh dengan Pusat Kota. Lokasi ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam pemerataan RTH di Depok,” paparnya.

Seperti diketahui, Pemkot Depok menyodorkan anggaran kepada DPRD Kota Depok untuk pembelian RTH sebesar kurang lebih Rp300 miliar. Hal ini dikarenakan target Pemerintah Depok yang harus memiliki alun-alun pada 2017-2018. (Vidyanita/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Bagikan post melalui :