depok.go.id – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok, Agus Suherman mengungkapkan bahwa seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Undang-Undang tersebut memberi wewenang pengawasan lebih luas mengenai perlindungan konsumen kepada pemerintah provinsi.

Agus mengatakan bahwa kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi mencakup enam parameter, yakni terkait label, klausula baku, garansi dan manual berbahasa Indonesia, serta standar dan layanan purna jual.

“Sejak adanya UU No. 23 Tahun 2014 pengawasan terhadap perlindungan konsumen menjadi wewenang pemerintah provinsi,” ujar Agus Suherman.

Agus menerangkan, adapun yang dapat dilakukan pemerintah kota (Pemkot) ialah apabila ada laporan masuk dari masyarakat terkait suatu barang, maka Pemkot dapat langsung bergerak untuk diadakan pengecekan.

Agus mencontohkan pada ada isu nasional yang belum lama ini terjadi, yaitu kasus virus yang terdapat di dalam buah apel, Pemkot Depok akan memeriksa secara langsung ke lapangan.

“Apabila memang didapat buah apel seperti yang diresahkan masyarakat terbukti, maka Pemkot Depok melakukan penarikan apel yang bersangkutan dan pedagangnya bisa dikenakan sanksi tertulis hingga pemberhentian izin usahanya,” imbuh Agus.

Konsekuensi dari pengawasan provinsi terhadap perlindungan konsumen ini, Pemkot diharuskan memberikan pelayanan tera dan tera ulang. Untuk itu, Disperindag sudah menyediakan fasilitas tersebut dan akan terus menyempurnakan dan mengembangkan baik dari segi alat maupun SDM yang ada sekarang ini. (Nurul Hasanah/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :