ASN sosialisasi pemilukadadepok.go.id – Pada setiap Pemilu, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan, seperti dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok yang akan digelar 9 Desember mendatang. Netralitas PNS menjadi salah satu sorotan yang menonjol karena bukan tidak mungkin ribuan PNS yang memiliki hak suara, berbuat curang.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, mengatakan kalaupun ASN terlibat dalam pelaksanaan Pilkada, sifatnya hanya sosialisasi yang tujuannya adalah mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada yang aman dan kondusif serta memiliki partisipasi tinggi, bukan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat.

“ASN boleh terlibat sekedar untuk memberikan sosialisasi bukan menjuruskan masyarakatnya untuk memilih salah satu pasangan calon. Hadir dalam kampanye juga boleh-boleh saja, yang tidak boleh menjadi juru kampanye dan mengarahkan,” tegas Nur Mahmudi, saat ditemui pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sekarpeni, Jum’at (23/10/15).

Pemimpin Kota Belimbing itu menambahkan, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN hanya dilarang ikut dalam kepengurusan dan keanggotaan partai politik (Parpol). Menurutnya, kalau hanya berpartisipasi dalam penyelenggaran Pemilu berupa sosialisasi, tidak masalah.

Pemerintah tidak boleh membatasi kehidupan sosial politik mereka karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, meskipun terlibat dalam pelaksanaan Pemilu, menurut Nur Mahmudi PNS harus tetap menjaga independensinya.

Senada dengan itu, Ketua Panwaslu Kota Depok, Andriansyah, mengatakan peran ASN dalam melakukan sosialisasi sah-sah saja karena mereka juga bagian dari masyarakat, yang tidak boleh adalah memihak dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih.

“Kami hanya berhak melakukan pengawasan, namun kami tidak boleh membatasi kehidupan sosial ASN dalam berpolitik,” ujarnya. (Vidyanita/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :