sosialiasasi dkm_2depok.go.id – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) sangat serius dalam memberikan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Sosialisasi kali ini ditujukan bagi para ustad yang juga merupakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang di dalamnya terdaftar sebagai RW ramah anak.

“Kami ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam sosialisasi Perda KLA ini, sehingga diputuskan mengundang para ketua DKM,” ujar Plt. Kepala BPMK, Widyati Riyandani.

Wid (sapaan akrabnya) mengatakan bahwa program Kota Layak Anak ini merupakan salah satu program andalan yang dipunyai Kota Depok setelah Depok Cyber City, Depok Kota Bersih dan Hijau, serta Depok Kota Tertib dan Unggul. Wid mengatakan di hadapan para Ketua DKM, pada dasarnya anak mempunyai berbagai hak yang harus dipenuhi.

“Salah satunya yaitu hak sipil, yakni anak berhak memiliki akta kelahiran yang sah, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapat lingkungan yang baik, dan perlindungan khusus,” urai Wid.

Wid melanjutkan, sebagai tokoh agama, para Ketua DKM ini diharapkan dapat bahu membahu dan duduk bersama dengan berbagai pihak, sehingga pemenuhan hak anak sebagaimana yang tercantum di dalam Perda dapat diberikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Farida Rahmayanti, menerangkan setidaknya ada lima klaster hak anak dan dilindungi oleh Perda, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Lima Klaster yang dibahas, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Perlindungan Khusus.

Farida masuk ke dalam salah satu anggota dewan yang membidani lahirnya Perda ini menambahkan program KLA merupakan suatu program untuk bisa menguatkan fungsi keluarga. KLA bertujuan mengokohkan hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), sama seperti orang dewasa. Ia mengungkapkan, pencanangan KLA merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menggunakan konsep kebijakan yang mengutamakan intervensi preventif atau pencegahan.

“Kebijakan KLA ini dapat memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak anak. Peran serta ustad sekalian sebagai ketua DKM sangat diharapkan untuk turut mengawasi dan berperan secara aktif atas terselenggaranya KLA,” harapnya. (Nurul Hasanah/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :