Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Diah Sadiah. ( Bima/Diskominfo)

depok.go.id –  Pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran. Jika ada perusahaan yang menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6 Tahun 2016 tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok mengimbau bagi seluruh tenaga kerja di Kota Depok, untuk segera melaporkan ke posko pengaduan THR yang berada di Gedung Dibaleka 2 lantai 8.

“Ketetapan dikeluarkannya THR ini apabila masa kerja pegawai sudah lebih dari setahun, harus mendapat THR satu bulan gaji. Sementara THR bagi yang masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungannya diberikan secara proporsional,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Diah Sadiah, Kamis (24/05/18).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pengaduan dilakukan jika pada H-7 Lebaran THR belum juga dikeluarkan oleh perusahaan terkait, dan tenaga kerja yang melapor diutamakan berdomisili di Kota Depok.

“Lebih dari waktu yang ditetapkan, tenaga kerja dapat langsung melaporkan ke posko Disnaker Kota Depok, untuk segera ditangani,” jelasnya.

Dirinya menambahakn, melalui peraturan yang sudah ditetapkan ini, menjadi perhatian bagi pemimpin perusahaan untuk memenuhi hak tenaga kerja, khususnya di Kota Depok.

“Kami berharap semua perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan mengikuti peraturan yang berlaku,” tutupnya.

Penulis : Dian Afrianti Kunto
Editor: Dunih

Diskominfo

Bagikan post melalui :